www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarmasin, koranpelita.net
Kabut asap yang melanda wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sejak beberapa pekan hingga hari ini, terus menyedot perhatian dan keprihatinan berbagai kalangan, termasuk wakil rakyat di DPRD Kalsel.
Pasalnya, bencana asap yang kerap melanda saat musim kemarau ini, sangat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan juga kelestarian lingkungan hutan dan sekitar lainya.
“Saya sangat prihatin melihat dan merasakan dampak kabut asap yang melanda khususnya di wilayah Kalsel,” ujar anggota Komisi III DPRD Kalsel, Habib Farhan Husien BSA, kepada wartawan, Senin (24/8/2026)
Karena itu menurutnya, pemerintah daerah harus siaga dan siap, untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadi kabut asap ini.
Anggota Komisi III membidangi pembangunan, infrastruktur dan lingkungan ini, juga meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk lebih peka dan sensitif menyikapi persoalan potensi bencana asap yang terjadi karena apakah karhutla ini disebakan kondisi alam atau ada pemicu lain seperti pembakaran hutan dengan sengaja.
Jika memang itu terjadi, maka koordinasi bersama antar instansi terkait perlu diperkuat untuk melakukan pencegahan, dan ini juga tentu harus didukung dengan alokasi dana yang memadai agar dapat maksimal melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
“Jadi pemerintah daerah harus lebih peka dan sensitif melihatnya dan wajib menyediakan alokasi anggaran yang cukup untuk pencegahannya,” kata Habib Farhan.
Selain dana penanggulangan karhutla, sarana tingkat untuk kesehatan masyarakat seperti obat pencegah ISPA dan masker perlu dijamin ketersediaannya.
“Jadi jangan sampai saat kondisi darurat asap, ketersedian obat-obatan dan masker yang dibutuhkan masyarakat menjadi langka hingga berpotensi memicu harga mahal yang gilirannya bakal menyusahkan masyarakat,” tegas anggotan Komisi III dari fraksi PBK ini.
Berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan (KLHK) Provinsi Kalsel masuk 5 besar wilayah udara terburuk dari tiga Provinsi di Kalimantan,
Kondisi udara yang menjadi sorotan pemerintah pusat per Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 18.00 WIB, Kalimantan Tengah mencatatkan angka tertinggi di Indonesia dengan ISPU 550. Angka itu masuk kategori “berbahaya”.
Dua provinsi lainnya yaitu Kalimantan Barat berada di posisi 2 dengan ISPU 219, disusul Kalimantan Timur di posisi 3 dengan ISPU 193, Sumatera Selatan di urutan ke empat dengan ISPU 179 sedangkan Kalimantan Selatan bertengger di urutan 5 nasional dengan ISPU 136.
Menurut Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, ISPU adalah angka tanpa satuan untuk menggambarkan mutu udara ambivalen di suatu lokasi. Perhitungannya didasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lain.
ISPU dihitung dari 7 parameter pencemar: PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, dan HC. Data dihimpun dari 72 stasiun pemantau di seluruh Indonesia.(pik)
