Dari kanan, Wakil Ketua DPRD Kalsel, HM Alpiya Rakhman, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, dan Gubernur Kalsel, H Muhidin, menandatangani dokumen penetapan Raperda. (poto : hms)

Raperda GDPK Ditetapkan Jadi Perda, Gubernur Kalsel Respon Positif

Banjarmasin, koranpelita.net

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2025–2045 yang resmi ditetapkan menjadi Perda, mendapat pandangan positif oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin.

Hal itu diungkapkan H Muhidin saat pendapat akhir dalam Rapat Paripurna  dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, Rabu (12/11/25).

H. Muhidin mengatakan, pengelolaan kependudukan harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Mencakup aspek kuantitas, kualitas dan juga tak kalah penting ialah mobilitas penduduknya.

“Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat juga memegang peran penting dalam mendukung pembangunan daerah,”kata H Muhidin.

Sebelumnya, ketua panitia khusus raperda diatas, Nor Fajeri, memaparkan gambaran umum tentang isi raperda dan proses panjang di balik penyusunan bersama pansus dan tenaga ahli.

Melalui kesamaan gagasan antar eksekutif dan legislatif ini, H Supian HK berharap kolaborasi tersebut akan terus berjalan dengan baik, sehingga terwujud pembangunan Kalsel yang berkualitas.

Firman Yusi menyampaikan dokumen kepada Ketua DPRD Kalsel

Selain Perda GDPK, agenda rapat paripurna juga berisi penyampaian 22 buah raperda sebagai Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2026, yang disampaikan oleh, Firman Yusi.(hms/pik)

About Kontributor

Check Also

Sadam Husin Naparin, Siap Kawal Kejelasan Status Klinik Utama Setara di Batola

Banjarmasin, koranpelita.net DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) …