www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarmasin, koranpelita.net
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2024.
Diraihnya opini WTP kali ini menjadikan Provinsi Kalsel secara berturut-turut meraih WTP ke 12 kali.
Buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) tersebut diserahkan langsung oleh Staf Ahli Bidang Keuangan Pusat, Dr Ahmad Adib Susilo, kepada Gubernur Kalsel, H. Muhidin dan Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H. Supian HK, dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Senin (26/5/25) pagi.
Dalam agenda tahunan penyerahan LHP kepada pemerintah daerah ini, Dr Ahmad Adib Susilo, mewakili pimpinan BPK RI, menyatakan apresiasi kepada Pemprov Kalsel yang mampu meraih kembali opini WTP hingga menjadikan ke 12 kali berturut-turut.
“Dengan ini, Pemerintah Provinsi Kalsel berhasil mempertahankan WTP yang ke-12 kalinya berturut-turut. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong integritas dan transparansi keuangan daerah agar menjadi kebanggaan bersama,” ungkap Ahmad Adib.
Capaian tersebut lanjutnya, merupakan bentuk akuntabilitas publik dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan yang telah dijalankan dengan baik oleh seluruh unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
Sementara itu, Gubernur Kalsel, H. Muhidin, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras bersama antara eksekutif dan legislatif.
Sinergi yang harmonis dan saling memberi masukan konstruktif dinilai menjadi kunci keberhasilan.
Untuk itu, capaian yang diraih kali ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan ke depannya, demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Gubernur juga menyatakan siap untuk sesegeranya mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas adanya catatan kecil dalam LHP sebelum 60 hari ass batas waktu
yang diberikan BPK RI.
” Kami siap melakukan perbaikan atas catatan kecil tersebut, dan kami berupaya sebelum 60 sudah rampung,” janji H Muhidin.
Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, menyatakan, legislatif akan terus berupaya mendorong pemerintah provinsi untuk mempertahankan dan kembali mampu meraih WTP pada tahun mendatang.
Adanya catatan kecil yang disampaikan BPK RI, DPRD pun, akan segera mendorong untuk melakukan perbaikan.
Sebab menurutnya, keberhasilan yang diraih pemerintah provinsi juga keberhasilan DPRD dalam hal sinergi pengawasan anggaran. (pk)
