www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarmasin, koranpelita.net
Aksi unjukrasa ribuan massa Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan (Kalsel) di DPRD Kalsel jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Senin (1/9/2025) siang berjalan kondusif dan aman.
Satuan polisi yang berjaga ditengah kerumunan massa pun tak membawa peralatan lengkap, seperti senjata, maupun armada rantis, dan hanya disiagakan dihalaman dibelakang gedung DPRD setempat.
Nampak fenomena yang bersahabat, karena massa, personil polisi, dan TNI terlihat duduk santai, berbaur bersama sambil menikmati minuman air mineral, ditengah suara micropon yang terdengar dari orasi secara bergantian oleh para perwakilan massa.
Massa pun tampak gembira saat Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, bersama Kapolda Kalsel, Danrem 101 Ant, Danlanal, Danlanud, Kabinda, datang menemui dan langsung berbaur.
“Kami ucapkan terima kasih, karena hari ini, Ketua DPRD dan pimpinan lainya mau menemui kami,” teriak salah satu koordinator aksi, Adi Jayadi, yang disambut riuh gegap positif massa.
Dengan aba-aba “satu komando, satu perjuangan” yang dikumandangkan koordinator aksi, ribuan massa itupun tertib mengikuti untuk mendengar dialog. Maka mulailah dialog antara massa dan pimpinan DPRD yang didampingi puluhan anggota DPRD. Dialog pun mengalir, nyambung, meski dengan tensi turun naik, namun nyaris tak ada gejolak berarti.
Puas dialog dan tanya jawab, pada penghujung aksi, massa pun menyampaikan tujuan inti aksi mereka yaitu tujuh poin tuntutan.
“Sehubungan dengan banyaknya problematik yang terjadi di Indonesia dan Kalimantan Selatan, maka kami dari Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan Melawan, menuntut Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyampaikan aspirasi kami secara langsung ke pemerintah pusat dan DPR RI,” sebut Adi Jayadi.
Poin tuntutan yang sampaikan:
1. Menuntut reformasi DPR : efisiensi gaji dan Tunjangan DPR disesuaikan dengan
kondisi fiskal negara serta melakukan Transparansi penggunaan dana.
2 Menuntat Reformasi POLRI, Revisi UU Polri, dan mengecam segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat, serta Kapolri harus bertanggung jawab atas itu. Jika tidak ada komitmen maka Kapolri harus mundur dari jabatannya.
3. Menuntut pengusutan tuntas dan tanggung jawab penuh oleh instansi terkait atas kasus meninggalnya Affan Kurniawan.
4. Menuntut penolakan Taman Nasional Meratus, Monopoli batubara dan Konflik Agraria Sawit dan Masyarakat khususnya Kota Baru dan berbagai isu lokal di Provinsi
Kalimantan Selatan.
5. Menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran, khususnya pada program-program berbiaya besar seperti Makan Bergini Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan sementara di sisi lain rakyat justru dibebani kenaikan pajak.
6. Menuntut peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, baik guru maupun dosen, dengan memberikan prioritas kepada guru honorer melalui pemberian gaji yang layak.
Mendesak perhatian serius dari pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas
pendidikan, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal.
7. Menu Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat.
Demikian tuntutan ini kami sampaikan, agar kemudian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan
Selatan dapat berkomitmen penuh untuk memenuhi tuntutan kami.
Ditengah ribuan massa, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, menyatakan siap untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Dia menyatakan, DPRD selalu berpihak kepada rakyat, karena semua anggota DPRD yang duduk di legislatif dipilih oleh rakyat.
Karenanya, DPRD siap mengawal dan meneruskan kepada pemerintah pusat dan DPR RI, karena ini menyangkut kewenangan yang memang ada di pusat.
“Kami di DPRD akan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi sekaligus berdialog dengan DPR RI yang membidangi,” janji Supian HK, disambut riuh aplus oleh massa.
beberapa peserta aksi yang berhasil diminta komentarnya, menyatakan, kondusifnya aksi petang itu, tak lepas dari, lengkapnya kehadiran unsur pimpinan DPRD, seperti H Supian, H Kartoyo, HM Alpiya Rakhman serta ketua komisi dan anggota DPRD Kalsel lainya.
Kemudian ada pula unsur pimpinan tinggi pimpinan daerah lainya seperti Kapolda Kalsel, Danrem, Danlanal, Danlanud, dan lainya.
“Kehadiran semua pimpinan tinggi daerah ini tentu, menjadikan dialog aspirasi dapat tersampaikan semua. Mungkin ini yang jadi salah satu pendingin suasana jadi aman dan kondusif. Namun begitu, kami tetap menanti tindak lanjut nyata dari poin-poin tuntutan yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD tadi,” ucap Fajri mewakili rekannya.
Sekitar Pukul 14.30 Wita, massa secara tertib dan teratur membubarkan diri. Sedang pasukan keamanan seperti polisi, TNI maupun Satpol PP, sekitar pukul 17. 45 Wita semua ditarik dari lokasi. (pik)
—
