www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarmasin – koranpelita.net
Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti pemangkasan anggaran mitra kerja sektor ekonomi yang dinilai dapat mengancam pencapaian target pertumbuhan ekonomi daerah.
Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi II Kalsel yang digelar dalam dua sesi bersama 4 SKPD yakni, Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian serta unit pelaksana teknis, yang juga dihadiri Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Selasa (6/10/2026).
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengungkapkan keprihatinannya atas penurunan alokasi rencana anggaran tahun 2027 yang dinilai sangat signifikan pada instansi-instansi penggerak ekonomi.
“Anggaran di komisi kami dan mitra kerja turun dan terjun bebas, sehingga banyak program yang hari ini bakal tidak dapat dikerjakan. Namun begitu Kami meminta komitmen mereka untuk tetap melaksanakan poin-poin pekerjaan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ada,” ujarnya
Ķetua komisi membidangi ekonomi dan keuangan Yani Helmi juga meminta agar Bappeda dan BPKAD Kalsel lebih teliti dalam memetakan alokasi anggaran.
“Apabila nanti terdapat tambahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, dana tersebut diharapkan dapat diprioritaskan untuk program kerja yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Senada, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, menyoroti ketidakseimbangan antara ketersediaan anggaran dengan target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel.
Firman menyebut, target pertumbuhan ekonomi Kalsel tahun 2026 dipatok sebesar 5,8; tahun, 6,5 persen dan 8,1 persen pada tahun 2029.
Dengan minimnya alokasi pada SKPD-SKPD mitra komisi II ini tentu sangat tidak realistis. Sementara proyeksi target pertumbuhan baik ekonomi, investasi maupun lainya itu jadi beban komisi II.
Berkait alokasi anggaran SKPD Thun 2027 ini meski secara persentase naik hingga 5 persen, Tapi angkanya justru merosot tajam hingga di bawah 50 persen, dengan alasan penurunan itu untuk pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) pendidikan sebesar 20 persen dan infrastruktur sebesar 40 persen, serta beban pembiayaan proyek multiyears.
Ia mencontohkan Dinas Perindustrian Kalsel yang memiliki balai pelatihan kayu dan logam yang semestinya dapat dimasukkan ke dalam bagian mandatory spending pendidikan melalui skema penandaan (tagging), namun itu belum terakomodasi sehingga anggarannya justru dikurangi bukan ditambah.
Selain itu, DPMPTSP Kalsel dibebani target investasi fantastis sebesar Rp37 triliun pada tahun 2027, tetapi tidak didukung oleh penyediaan anggaran yang memadai.
“Mana mungkin kinerja baik kalau tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Jadi kita perlu berdiskusi apakah target 8,1 persen pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD itu masih realistis atau harus kita lakukan perubahan sesuai kondisi anggarannya,” pungkas(pik)
