www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarmasin-koranpelita.net
Komisi II membidangi ekonomi dan keuangan, mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal ini, Bappeda dan BPKAD, agar lebih cermat menyusun program kerja dan target capaian serta realistis memberikan alokasi anggaran khususnya bagi SKPD mitra kerja komisi II.
Pasalnya, Pemprov Kalsel dalam RPJMD, mematok target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 sebesar 5,8 persen; tahun 2027 6,5 persen hingga 8,1 persen pada tahun 2029.
Sementara, alokasi anggaran yang diberikan bagi SKPD penghasil mitra kerja komisi II sangatlah minim alias terjun bebas dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Kami hanya mengingatkan bahwa RPJMD mematok pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sementara alokasi dana untuk SKPD di komisi II minim,” tandas anggota komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, usai membahas rencananya kerja (Renja) 2027 bersama mitra kerja, di gedung DPRD Kalsel, Selasa (6/10/2026).
Firman kembali mengingatkan, semua program yang berkaitan dengan ekonomi ini adalah mitra kerja komisi II. Tetapi anggaran yang dialokasikan justru sangatlah kecil.
Minimnya anggaran yang diberikan, lanjut Firman Yusi, diyakini bakal sulit untuk mewujudkan target dan capaian pembangunan yang tertuang dalam RPJMD nanti.
Disinggung, persentasi keselarasan dan akurasi penyusunan program kerja berbanding alokasi anggaran yang diberikan kepada SKPD mitra kerja komisi II? Firman Yusi mengakui agar sulit mengukurnya. Sebab sejak awal alokasi anggaran yang dikucurkan tim keuangan daerah sangat minim.
“Memang secara prosentasi naik yang semula dibawah 3 persen jadi 5 persen, tapi secara angka itu semua terjuan bebas ada anggota sampai dibawah 50 persen,” tegasnya Wakil Ķetua Bapemperda DPRD Kalsel ini.Sebab itu, sesuai apa yang disebutkan Ķetua Komisi II DPRD Kalsel, M Yani Helmi, saat rapat bersama, Bappeda dan BPKAD perlu ketelitian dalam mendistribusikan anggaran, karena apakah mitra kerja komisi II selaku pendongkrak ekonomi ini harus seterjun bebas itu anggaranya, mestinya harus realistis.
Disinggung terkesan ada diskriminasi anggaran di sektor lain? Firman Yusi menyatakan ia tidak menyebut istilah diskriminasi, tetapi lanjutnya, berdasarkan argumen yang disampaikan pejabat keuangan saat rapat yaitu, terdapat mandatory spending yang harus dipenuhi, seperti das multi year, infrastruktur, pendidikan.
Tetapi ada celah-celah yang kurang diteliti oleh pihak BPKAD, yang dinilai oleh komisi II bahwa pada bidang ekonomi dan keuangan ini pun ada beban bidang pendidikan yang masuk.
Sebagai contoh, pada dinas perindustrian ada balai pelatihan kayu dan logam, yang seyogyanya juga masuk bagian pendidikan, tapi ternyata tidak masuk, anggarannya malah dikurangi bukan ditambah. Padahal harusnya memasukan anggaran di dinas perindustrian itu juga masuk dalam mandatoy spending.
” Nah tadi saat rapat kami ingatkan bahwa rencana target-target pertumbuhan ekonomi seperti investasi, perdagangan dan lainya itu bebannya ada di komisi II, kalo SKPD kami anggaran terus dikurangi dan jika realistis kami masih bisa memahami, tetapi juga pengurangannya tak realistis, maka apakah juga perlu target pertumbuhan ekonomi 8,1 persen itu juga masih realistis, jangan-jangan ini juga sudah tidak realistis lagi,” pungkas Firman Yusi.
Kepala BPKAD Provinsi Kalsel Fathan usai rapat bersama komisi II dan mitra kerjanya, Senin 5 Oktober 2026, minimnya anggaran disebabkan TKD dipotong sebesar Rp 2,179 triliun yang nantinya akan direaliasikan kembali secara bertahap dan itu komitmen menteri keuangan era Purbaya Yudi Sadewa.
“Namun demikian kita tunggu kebijakan Menkeu yang baru terkait hak-hak daerah, tapi sampai sekarang masih tertahan di pemerintah pusat. Mudah-mudahan TKD kita yang tertahan bisa direalisasikan pada saat kita on progres APBD 2027, sehingga bisa meakomodir program kegiatan yang sebelumnya tidak tercover,” terangnya.
Ditanya sejauhmana optimistik BPKAD akan TKD bisa mengucur? Fatkhan menegaskan dengan lembut, yaitu menunggu turunnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait TKD.
“Oke kita tunggu PMK yang sampai saat ini belum turun, nanti kalo turun tentunya transparansi publik juga akan kita sampaikan terkait alokasi TKD yang sebenarnya Kalsel itu berapa, kita tunggu PMK-nya,” jelas Fatkhan (pik)
