Badan Anggaran DPRD Kalsel di pimpin H Supian HK, dan TAPD, usai FGD bersama Ditjen Bina Keuangan daerah Kemendagri RI di Jakarta , Rabu (18/11/2026) (foto : hms)

Banggar DPRD Kalsel Gelar FGD Bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Bahas RAPBD 2027

Jakarta – koranpelita.net

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK ini dilaksanakan dalam rangka memperdalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Pertemuan ini juga bertujuan menjadi ruang koordinasi dan konsultasi strategis untuk memperoleh masukan dari pemerintah pusat, khususnya terkait kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah agar penyusunan APBD 2027 berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Supian HK menegaskan, pembahasan rancangan APBD harus dilakukan secara cermat dan terukur, mengingat anggaran daerah merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD 2027 benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada,” ujarnya.

Dalam FGD tersebut, Banggar DPRD Kalsel menghadirkan Shalia Allamah Jioya Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda selaku Subkoordinator pada Seksi Wilayah IA, Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagai narasumber.

Shalia memberikan pemaparan terkait aspek perencanaan dan penganggaran daerah sebagai bahan pendalaman bagi Banggar DPRD dan TAPD dalam menyusun rancangan APBD tahun mendatang.

Ia juga menyampaikan bahwa penyusunan APBD perlu memperhatikan keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat, sekaligus memastikan proses penganggaran dilaksanakan sesuai regulasi.

“Perencanaan dan penganggaran daerah harus saling terintegrasi. Setiap alokasi anggaran perlu diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan,” jelasnya.

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap hasil FGD ini menjadi bekal penting dalam melanjutkan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Dengan perencanaan yang matang, transparan, dan akuntabel, APBD diharapkan mampu menjadi instrumen pembangunan yang efektif serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.(hms/pik)

About Kontributor

Check Also

Usai Karhutla, Ketua DPRD Kalsel Ingatkan Ancaman Banjir dan Longsor : Gunakan Dana Banpres Agar Bermanfaat Bagi Masyarakat

Banjarmasin – koranpelita.net Setelah kurang lebih empat bulan lamanya dilanda kondisi karhutla, kini cuaca berganti …