www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarmasin, koranpelita.net
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan mendesak pemerintah segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla9, kabut asap, hingga kelangkaan BBM subsidi.
Tuntutan itu disampaikan dalam aksi bertajuk “Kalsel Lumpuh” di depan Kantor DPRD Kalsel, Kamis, (20/8/2026).
Mahasiswa memberikan waktu dua pekan kepada Pemerintah Provinsi Kalsel untuk menangani karhutla dan kabut asap.
Mereka juga meminta Gubernur Kalsel mengundurkan diri jika persoalan tersebut belum terselesaikan dalam tenggat yang diberikan.
Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK bersama anggota DPRD Kalsel, H. Gt. Iskandar Sukma Alamsyah dan H. M. Syaripuddin, serta sejumlah pejabat pemerintah setempat, menemui mahasiswa dan menerima langsung aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Supian HK menjelaskan Gubernur Kalsel tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh Tenaga Ahli Gubernur adalah karena pada waktu bersamaan menjalankan tugas menghadiri penutupan Jambore.
Menurut dia, pembagian tugas diperlukan agar agenda pemerintahan tetap berjalan, sementara DPRD hadir menerima aspirasi mahasiswa.
Di sisi lain, Pemprov Kalsel belum dapat memastikan karhutla dan kabut asap dapat dituntaskan dalam waktu dua pekan. Penanganan masih berlangsung di sejumlah wilayah yang terdampak.
Anggota DPRD Kalsel, H. Gt. Iskandar Sukma Alamsyah yang merupakan Ketua PMI Kalsel mengatakan timnya telah sekitar satu bulan turun ke sejumlah lokasi terdampak karhutla.
Dari kegiatan tersebut, ia melihat kondisi alam yang kering dan panas turut meningkatkan risiko kebakaran.
Namun, Wakil Ķetua Komisi IV ini juga menyebut adanya indikasi pembakaran secara sengaja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dugaan tersebut, menurut dia, perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Selain karhutla, mahasiswa menyoroti sulitnya memperoleh BBM subsidi. Kondisi itu dinilai membuat masyarakat harus mengantre panjang untuk mendapatkan bahan bakar.
Mahasiswa juga menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah. Persoalan tersebut turut menjadi bagian dari aspirasi yang diterima DPRD Kalsel.
DPRD Kalsel selanjutnya akan mengawal aspirasi tersebut dan mendorong pihak terkait mengambil langkah konkret. Penanganan karhutla, ketersediaan BBM subsidi, dan keandalan pasokan listrik dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sebelumya aksi unjukrasa yang dimulai sekitar Pukul 15 WITA, berakhir pada Pukul 18.30 menjelang Magrib.
Usai aksi Ķetua DPRD Kalsel, H Supian HK mengatakan agar persoalan tidak langsung menghakimi atau saling menyalahkan. Yang lebih penting adalah memahami kondisi di lapangan, mengikuti proses yang ada, serta membangun komunikasi bersama antara mahasiswa, masyarakat, pemerintah, kepolisian, dan DPRD.
“Jangan mudah menyalahkan atau menuduh sebelum memahami kondisi sebenarnya di lapangan. Penyelesaian persoalan harus dilakukan melalui kerja bersama dan komunikasi dengan pihak terkait,” kata H Supian HK
Ia juga mengingatkan agar massa tidak meultimatum dengan mendedline waktu yang terlalu singkat, misalnya hanya untuk dua minggu untuk menangai masalah, karena kondisi di lapangan bisa berubah dan ada kemungkinan terjadi situasi darurat.
“DPRD memiliki tanggung jawab untuk memahami persoalan sekaligus menjelaskan kepada masyarakat dan mahasiswa mengenai proses yang sedang berjalan,” tegasnya. Yang paling penting adalah menjaga kebersamaan dan mencari penyelesaian, bukan memperbesar perbedaan atau saling menyalahkan,” tegasnya (pik)
