Ketahanan Pangan “Kunci Utama Pembangunan”, Dinas Pertanian Usul Anggaran 2027 Rp 132 Miliar Agar Tetap Bisa Tanam 3 Kali Setahun, Gubernur Tetap Mendukung

Related Articles

Gubernur Sampaikan Perubahan KUPA PPAS APBD 2026 : Pendapatan Rp7,733 Triliun dan Belanja Rp10,504 Triliun

2 hari ago

Dorong Pendapatan Pajak BBM Diatas Rp 3 Triliun, Gubernur Kirim Surat Ke BPH Migas dan Akan Kejar Para Wapu Yang Kurang Bayar

2 hari ago

Program RTLH Dinsos Kalsel Rp25 Juta per Unit Dinilai Tak Sesuai Harapan, Komisi IV Ingatkan Agar Hati-Hati Karena Berpotensi Jadi Temuan

3 hari ago

Banjarmasin, koranpelita.net

Tak bisa dipungkiri, “pertanian dan ketahanan pangan’ merupakan kunci utama dalam mendorong kelangsungan hidup masyarakat luas disamping faktor pendukung pembangunan lainnya.

Sebab itu, pemerintah provinsi melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD Kalsel, tampaknya wajib memberikan skala prioritas alokasi anggaran yang ‘realistis’ diatas prioritas lainya terhadap pengampu sektor pertanian.

Berkaca dari dua tahun sebelumnya, alokasi anggaran pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan terus merosot hingga 50 persen.

Kondisi ini sangat miris dan dikhawatirkan berpotensi menurunkan produktivitas pertanian secara umum, khususnya komoditas padi.

Padahal pada tahun 2025, produksi padi Kalimantan Selatan mencapai 1,2 juta ton, tertinggi di regional Kalimantan dan menempati peringkat ke-12 secara nasional.

Pendorongnya, yaitu alokasi anggaran yang cukup hingga bisa melaksanakan dua sampai tiga kali tanam dalam setahun.

Jika alokasi dana terus berkurang berkurang, maka produktivitas juga akan terdampak karena berpotensi kembali menjadi hanya satu kali tanam.

Hal itu diungkap Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, dalam rapat kerja anggaran tahun 2027 bersama TAPD dan Banggar DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Rabu (29/7/2026).

Karena itu Syamsir meminta agar alokasi anggaran dinas nya baik untuk tambahan pada APBD Perubahan 2026 senilai Rp 20 miliar maupun usulan alokasi anggaran tahun 2027 senilai 132 miliar dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah.

“Sebagai perbandingan, tahun 2026 pagu anggaran mencapai sekitar Rp132 miliar, sedang tahun 2027 hanya kebagian Rp 62 miliar Artinya, terjadi penurunan lebih dari 50 persen,” terangnya.

Padahal lanjutnya, dari jumlah Rp 63 miliar, hampir Rp 50 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai. Sehingga anggaran yang tersisa untuk kegiatan penunjang hanya sekitar Rp10 miliar dan dukungan terhadap sektor pertanian menjadi sangat terbatas.

Padahal petani masih membutuhkan berbagai bantuan, seperti pupuk, benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta dukungan lainnya.

“Karena itu, kami meminta adanya tambahan anggaran, baik melalui dukungan Banggar DPRD, maupun BPKAD, dengan nilai minimal Rp62 miliar untuk tahun anggaran 2027,” harapnya.

Tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk menghadapi potensi dampak El Niño dan kekeringan, antara lain melalui penyediaan alsintan, program pompanisasi, benih tahan kekeringan, serta pemeliharaan sarana pendukung pertanian.

Menurutnya, seluruh usulan anggaran tersebut bertujuan untuk kepentingan petani, bukan untuk kepentingan internal dinas.

Lebih jauh, Syamsir menjelaskan, pertanian dan ketahanan pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Jika produksi menurun akibat minimnya dukungan anggaran, maka ketahanan pangan akan terganggu dan berdampak pada kinerja pemerintah daerah.

Saat ini produksi padi di Kalimantan Tengah telah turun sekitar 32 ribu ton. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ketergantungan mereka terhadap pasokan dari Kalimantan Selatan, terutama dari wilayah Barito Kuala dan daerah perbatasan seperti Tabalong.

Sementara itu, produksi Kalimantan Timur hanya sekitar 300 ribu ton. Dengan produksi sebesar 1,2 juta ton, kebutuhan beras masyarakat Kalimantan Selatan yang berjumlah sekitar 4,5 juta jiwa hanya sekitar 600 ribu ton, sehingga daerah ini masih memiliki surplus sekitar 600 ribu ton.

Inilah salah satu indikator keberhasilan sektor pertanian Kalimantan Selatan.
Selain itu, dalam tiga tahun berturut-turut Kalimantan Selatan berhasil menempati peringkat pertama Indeks Ketahanan Pangan Nasional, mengungguli Bali.
Prestasi ini seharusnya mendapat penghargaan.

Namun penghargaan yang dimaksud bukan untuk dinas, melainkan untuk para petani sebagai pejuang ketahanan pangan yang bekerja langsung di lapangan.

Karena itu, kami juga mengusulkan tambahan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2026 sebesar sekitar Rp 20 miliar sebagai langkah awal, sekaligus memperkuat dukungan terhadap program pertanian pada tahun anggaran 2027.
Tanpa tambahan anggaran tersebut, kami khawatir produksi pertanian akan mengalami penurunan,,” pungkasnya

Sebelumnya, Gubernur Kalsel, H Muhidin Senin (27/7/2026) usai menyampaikan KUPA APBD-P 2026, menegaskan, tetap akan mendukung program kerja SKPD yang langsung bersentuhan dengan masyarakat luas seperti sektor pertanian dan ketahanan pangan’.

“Jadi kami tetap dukung, seperti alat pengering jagung, combane pun kami bantu di tiap-tiap daerah melalui dinas pertanian yang me anggarkan,” kata nya.

Sementara itu anggota Banggar dari komisi II DPRD Kalsel, H Suripno berupaya akan mendukung usulan dinas pertanian seiring adanya penambangan dana pada pos belanja yang dibahas pekan lalu bersama TAPD. (pik)