Banjarmasin, koranpelita.net
Berupaya memperjuangkan tarif transportasi yang lebih adil dan layak, para pengemudi transportasi daring di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang tergabung dalam komunitas Driver Online Bersatu Kalsel audiensi dengan DPRD Provinsi Kalsel sampaikan keluhan.
Audiens yang di gelar di gedung B lantai IV kantor DPRD di Banjarmasin, Rabu (11/6/2025) pagi itu dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK dan dihadiri Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, serta beberapa anggota Komisi III dan Komisi IV DPRD setempat.
Selain itu, audiensi juga dihadiri Dinas Perhubungan dan Disnakertrans Provinsi Kalsel.
Dalam forum tersebut, perwakilan komunitas driver menyampaikan berbagai keluhan dan harapan mereka terkait kondisi kerja mereka saat ini.
Inti dari aspirasi yang disampaikan adalah keinginan untuk mendapatkan tarif minimum yang lebih manusiawi dan berkeadilan, disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah dan kebutuhan operasional sehari-hari.
Salah satu perwakilan driver, mengungkapkan bahwa, perjuangan ini bukan semata-mata soal ekonomi, melainkan tentang keadilan dan keberlangsungan hidup sebagai pekerja sektor informal digital.
“Kami ingin bekerja dengan tenang, dengan tarif yang layak. Saat ini, pendapatan kami tidak mencukupi karena potongan dari aplikator terlalu besar dan tarif terlalu rendah. Kami ingin DPRD dan pihak berwenang hadir untuk menyeimbangkan hubungan antara driver dan aplikator,” pintanya.

Selain soal tarif, para driver juga menyampaikan keluhan isu terkait potongan aplikasi yang tinggi, sistem suspend sepihak, serta minimnya perlindungan terhadap mitra driver, baik secara hukum maupun sosial.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, DR. H. Supian HK, MH menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan dengan tertib dan jelas.
Diapun semenegaskan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti isu yang disampaikan, dan kehadiran unsur legislatif dan kepolisian hari ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendengar dan menindaklanjuti aspirasi para mitra driver.
“DPRD hadir untuk masyarakat, termasuk para driver online yang telah menjadi bagian penting dari transportasi harian di Kalsel. Kami siap memperjuangkan agar ada keadilan dalam sistem kerja dan tarif, termasuk kemungkinan mendorong kebijakan daerah seperti peraturan gubernur atau bahkan peraturan daerah,” sebut H. Supian HK.
Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, menyatakan apresiasi keterlibatan para driver dalam menyampaikan aspirasi melalui jalur resmi dan tertib.
Dia menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses penyampaian pendapat.
“Kami dari kepolisian hadir untuk memastikan bahwa penyampaian aspirasi berlangsung aman dan damai. Kami juga terbuka untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pihak terkait,” kata Kapolda.
Dia menambahkan, kepolisian siap bersinergi dengan legislatif dan eksekutif untuk mendukung terciptanya solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.
Anggota Komisi III dan Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel yang turut hadir dalam pertemuan ini juga menyatakan dukungannya terhadap perjuangan para mitra driver.
Komisi III yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, serta Komisi IV yang menangani kesejahteraan rakyat, menyambut baik masukan dari komunitas driver dan berjanji akan mengawalnya dalam pembahasan selanjutnya (hms/pk)