Banjarmasin – koranpelita.net
Kendati mengapresiasi, namun Wakil Ķetua Banggar DPRD Kalsel, H Kartoyo juga mengingatkan agar RAPBD 2027, tak hanya membahas angka-angka didalamnya semata, Lebih dari itu, juga harus dilakukan pembahasan rinci kemana arah anggaran tersebut akan dibawa.
“Selama ini kita hanya membahas angka-angka saja, tapi tak jelas anggaran ini mau dibawa ke mana arahnya? Ini mungkin ke Bappeda. Targetnya ini apa yang mau dicapai dengan anggaran ini. Sedangkan kita ini ada dapil kanan, ada dapil kiri. Nah, kami ini di dapil kiri, jadi arahnya ke mana? Jangan sampai anggaran ini ke kiri aja, ke kanan dibagi juga,” ujar Kartoyo, saat pembahasan RAPBD bersama TAPD Provinsi Kalsel, Kamis (12/11/2026)
Ada beberapa poin relevan dan logis yang juga dipertanyakan Kartoyo, diantaranya proyeksi untuk sektor pendidikan, infrastruktur dan kesehatan seperti yang sering ia sampaikan dalam rapat serupa, serta berkait penanggulangan potensi bencana banjir pasca karhutla.
Sektor paling vital juga dipertanyakan Kartoyo yaitu menyangkut pendapatan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang dinilainya masih belum optimal, termasuk meminta agar menerapkan kegiatan pengawasan berkala bersama SKPD, menyangkut program kerja dan anggaran serta pergeseran anggaran agar menghindari terjadi potensi pelanggaran hukum di kemudian hari.
Berkait pendapatan BBM, Kartoyo menyebut, setalah melaporkan posisi di lapangan panca panitia khusus memberikan rekomendasi, memang terjadi tindakan oleh tim satgas.
“Betul tindakan itu dilakukan cukup masif untuk pertalite. Tapi untuk solar yang bersubsidi itu tidak. Sedangkan yang akan mendukung kenaikan PAD kita itu adalah dari bio solar. Nah, ini sangat prihatin. Seakan-akan ada aparat penegak hukum yang memang melakukan pembiaran,” kata Kartoyo.
Menurutnya, jika semua melakukan dengan benar sesuai regulasi aparat penegak hukum itu bekerja, insyaallah pendapatan tadi bukan main-main, kira-kira 50% bisa naik dan ia sangat optimis dengan besaran kenaikan ini.
Poin yang tak kalah penting yang juga disampaikan Kartoyo, yaitu usulan agar ada kegiatan resmi berkala yang dibuat bersama, yaitu untuk meningkatkan pengawasan kinerja program dan anggaran semua SKPD.
“Kita ini tidak pernah membuat evaluasi ya mungkin duduk sama kira-kira setiap 3 bulan sekali melakukan evaluasi dan pengawasan baik itu dari programnya juga anggarannya,” tandasnya.
Terlebih jika ada pergeseran-pergeseran anggaran dari satu SKPD ke SKPD lain banggar di DPRD tidak pernah tahu. Ia mencontohkan pergeseran pada Dishub, angkanya berapa dan berapa pula kenaikan nya tidak pernah tahu, termasuk dirinya selaku unsur pimpinan DPRD.
Adanya pergeseran-pergeseran anggaran tersebut sangat perlu dibicarakan, sebab, apakah pergeseran itu merupakan hal yang biasa, hal yang legal, atau ilegal?
“Jangan sampai terjadi sesuatu di kemudian hari kita keseret-seret. Nah ini saya menyampaikan supaya jadi atensi kita untuk saling menjaga,” pungkas Kartoyo.
Atas semua usulan yang disampaikan Kartoyo, H Supian HK selalu pimpinan rapat mengapresiasi dan meminta agar TAPD pada rapat pekan depan bisa menyiapkan data dan memberi jawaban.
Sebelumnya, Ķetua TAPD Provinsi Kalsel, HM Syariffudin menyampaikan postur RAPBD tahun 2027 dengan proyeksi sisi pendapatan sebesar Rp 8.176 triliun lebih dan sisi belanja sebesar Rp. 8.885 triliun lebih. (pik)
www.koranpelita.net Lugas dan Faktual