Wakil Ķetua Banggar DPRD Kalsel, H Kartoyo (kiri) dan H Gusti Iskandar S A, serta Ķetua TAPD Provinsi Kalsel, HM Syariffudin, bersama tim, pada rapat Kamis (12/11/2026) (foto : hms)

Banggar-TAPD Bahas Sektor Pendapatan RAPBD 2027 Rp 8.176 Triliun,  Kartoyo : Jangan Cuma Bahas Angka Juga Desak Ada Evaluasi Berkala Terkait Program dan Anggarannya

Banjarmasin – koranpelita.net

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kamis (12/11/2026) siang, menggelar rapat tahapan pembahasan besaran nilai Pendapatan dalam RAPBD tahun 2027.

Rapat dihadiri sejumlah anggota banggar dan anggota TAPD dipimpin Ķetua Banggar DPRD Kalsel, H Supian HK dan Ķetua TAPD, HM Syariffudin.

Usai dibuka oleh Ķetua Banggar, Ķetua TAPD, HM Syariffudin menyampaikan struktur nota RAPBD tahun 2027 disusun berdasarkan APBD-Perubahan 2026 dan pagu indikatif tahun 2027 yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD; Pendapatan Transfer serta Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah.

“Pembahasan Raperda)APBD Tahun Anggaran 2027 perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah serta keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.  Sehingga, kebijakan anggaran yang ditetapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan,” kata HM Syarifuddin.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, masing-masing komisi di DPRD Kalsel telah melaksanakan pembahasan bersama mitra kerja terkait program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2027.

Untuk itu, diperlukan sinergi antara Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pemerintah daerah, dan seluruh perangkat daerah dalam mengkaji program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas, serta memastikan pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pokok-Pokok Kebijakan APBD 2027

Target Pendapatan: Menjaga target pendapatan tetap realistis dan dapat dicapai, sambil menyesuaikan setiap perubahan alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat secara cermat.

Prioritas Belanja: Mendahulukan belanja wajib (mandatory spending) untuk infrastruktur pelayanan publik, pendidikan, dan pengendalian belanja pegawai, serta memastikan pemenuhan ketentuan yang berlaku.

Belanja Modal: Mengarahkan belanja modal pada infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat, yaitu jalan, irigasi, dan jaringan yang menjadi penggerak ekonomi daerah.

Pelayanan Dasar: Mengarahkan tambahan anggaran kepada layanan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, antara lain perlindungan sosial, kerja rentan, layanan kesehatan pada rumah sakit daerah, serta pemberdayaan keluarga melalui PKK.

Kesehatan Fiskal: Menjaga kesehatan fiskal dan hubungan keuangan dengan kabupaten/kota melalui pemenuhan wajib bagi hasil, penyediaan belanja tak terduga untuk keadaan darurat, serta struktur APBD yang seimbang.

Rincian Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan Daerah: Direncanakan sebesar Rp8.176.989.260.323 (naik Rp174 miliar dari pagu September sebesar Rp8.002.880.000.000).

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Sebesar Rp5.266.452.258.460 (terdiri atas pajak daerah Rp4.367.961.306.117, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp80.402.876.643, dan lain-lain PAD yang sah Rp818.711.769.320).

Pendapatan Transfer: Sebesar Rp2.787.039.890.000.  Lain-lain Pendapatan yang Sah: Sebesar Rp123.497.115.915.

Belanja Daerah: Direncanakan sebesar Rp8.850.505.089 (bertambah Rp212.426.505.089 dari pagu September sebesar Rp8.602.880.000.000).

Belanja Operasi: Sebesar Rp5.473.957.358.067 (belanja pegawai Rp2.763.429.351.386, belanja barang dan jasa Rp2.458.923.706.681, belanja hibah Rp207.246.800.000, belanja bantuan sosial Rp14.357.500.000).

Belanja Modal: Sebesar Rp1.537.209.214.675 (porsi terbesar pada jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp835.362.155.402 serta gedung dan bangunan Rp463.971.367.937).

Belanja Tidak Terduga: Sebesar Rp100.000.000.000 sebagai cadangan bencana dan darurat.

Belanja Transfer: Sebesar Rp1.704.139.932.307.

Defisit: Terdapat defisit sebesar Rp638.317.204.448.

Catatan dan Harapan
Seluruh belanja wajib (mandatory spending) telah dipenuhi, termasuk infrastruktur pelayanan publik sebesar 43,39% (melampaui batas minimal 40%), anggaran pendidikan sebesar 21,02% (memenuhi batas minimal 20%), dan belanja pegawai di luar tunjangan guru sebesar 29,21% (di bawah batas maksimal 30%).

Penerimaan pembiayaan dari SILPA sebesar Rp738.317.204.468 digunakan untuk menutupi seluruh defisit sehingga SILPA tahun berkenaan menjadi nihil.

“Pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan dapat berjalan efektif, efisien, berorientasi hasil, serta mendukung pembangunan berkelanjutan demi pelayanan publik yang lebih optimal dan tata kelola keuangan yang transparan,” tutup HM Syarifuddin.

Dalam sesi tanya jawab, Anggota Banggar H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, masih menyoroti potensi pendapatan yang belum tergarap optimal dan masih bisa digali seperti PBBKB, pajak rokok dan juga dana bagi hasil yang masih tertunda.

“Untuk piutang nilai DBH pemerintah pusat, saya berharap agar dicantumkan juga dalam RAPBD 2027, jadi gambarannya bisa terlihat,” kata Gusti Iskandar.

Sementara,Wakil Ķetua Banggar DPRD Kalsel, H Kartoyo, kendati menyambut positif, tahapan dan paparan yang disampaikan TAPD. Tetapi ia menyoroti  rapat yang seolah hanya membahas angka-angka anggaran semata.

“Selama ini kita hanya membahas angka-angka saja, tapi tak jelas anggaran ini mau dibawa ke mana arahnya? Ini mungkin ke Bappeda. Targetnya ini apa yang mau dicapai dengan anggaran ini. Sedangkan kita ini ada dapil kanan, ada dapil kiri. Nah, kami ini di dapil kiri, jadi arahnya ke mana? Jangan sampai anggaran ini ya, ke kiri aja kan? Ke kanan dibagi juga, itu yang pertama,” kata Kartoyo.

Lalu lanjut Kartoyo, proyeksinya untuk pendidikan bagaimana, infrastruktur bagaimana, kesehatan bagaimana seperti yang sering kita sampaikan.

Selain itu pertanyaan berkait penanggulangan potensi bencana banjir pasca karhutla. Soal pendapatan BBM subsidi yang dinilai masih belum optimal, hingga mendesak utk menerapkan kegiatan  pengawasan berkala bersama SKPD, menyangkut program kerja dan anggaranya, pergeseran anggaran agar menghindari terjadi potensi pelanggaran hukum.

Atas hal diatas pimpinan rapat H Supian HK menyambut positif apa yang disampaikan oleh Wakil Ķetua Banggar dan meminta TAPD untuk memberikan jawaban pada rapat pembahasan sektor belanja yang dijadwal pekan depan (pik)

About Kontributor

Check Also

Sekretariat DPRD Kalsel Perkuat Sistem Keamanan Risiko Perkantoran Melalui Sosialisasi Risk Assessment

Banjarmasin – koranpelita.net Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperkuat sistem pengamanan dan pengelolaan …