www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarmasin – koranpelita.net
Perlahan tapi pasti. Pos pendapatan dalam RAPBD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2027, mulai mengalami peningkatan sebesar Rp174 miliar lebih, dari usulan yang disampaikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bulan sebelumnya.
Penambahan nilai angka diatas, didorong
komponen pendapatan transfer, dari pemerintah pusat sebesar Rp. 174.109.260.321 seran item Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp. 177.193.658.000.
” Ya ada peningkatan. Sebelumnya pos pendapatan per 7 September cuma Rp 8.002.880.000, naik menjadi Rp 8 triliun 176.989.260.321 miliar,” sebut Ķetua TAPD Kalsel H M Syariffudin, kepada wartawan usai rapat tahapan pembahasan RAPBD Kalsel 2027, bersama Badan Anggaran DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Kamis (12/11/2026) petang.
Syariffudin juga menegaskan pos pendapatan dimungkinkan kembali dapat bertambah. Namun masih melihat dan menunggu perkembangan pada bulan berjalan diakhir tahun 2026 ini, termasuk masih adanya sisa DBH milik daerah sebesar Rp 1 triliun lebih, yang biasanya dikucurkan pada pertengahan bulan Nopember ini.
“Potensi pendapat bisa saja bertambah, karena tadi dalam rapat, banggar juga mengusulkan adanya penggalian potensi tambahan melalui PAD,” kata Syariffudin menjawab wartawan.
Berkait adanya usulan banggar atas nilai angka DBH yang masih belum mengucur Rp 1 triliun lebih, agar di cantumkan nilainya dalam RAPBD 2027? Sekdaprov didampingi Kepala BPKAD Provinsi Kalsel, Fatkhan, menyatakan belum bisa. Karena harus menunggu turunnya surat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai landasan penyusunan RAPBD.
“Untuk pencantuman besaran nilai angka DBH belum bisa, harus lebih dulu menunggu PMK, baru bisa dicantumkan. Mudahan pertengahan Nopember ini PMK nya turun, jadi bisa kita cantumkan, jadi bisa bertambah pos pendapatan kita,” terang Fatkhan.Sesuai data RAPBD 2027 per 12 Nopember 2026 yang di sampaikan TAPD dan dibahas bersama Banggar, menerangkan, struktur RAPBD 2027 disusun berdasarkan APBD Perubahan 2026, dan pagu indikatif tahun 2027 yang mencakup : Pedapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Berdasarkan data TAPD juga, Nilai APBD Perubahan Kalsel tahun 2026 yang sudah disepakati dan berjalan, sebesar Rp . 10.643.415.571.717 triliun.
Artinya, jika ingin memenuhi ketentuan Permendagri tentang Penyusunan RAPBD dengn acuan tahun berjalan (2026) maka TAPD bersama Banggar harus kerja keras lagi dalam mendorong pos pendapaan agar besaran nilai yang dimaksud diatas bisa sebanding.
Sebelumnya rapat khusus membahas pos pendapatan kali ini dihadiri sejumlah anggota banggar dan anggota TAPD dipimpin Ķetua Banggar DPRD Kalsel, H Supian HK dan Ķetua TAPD, HM Syariffudin.
Ķetua Banggar DPRD Kalsel H Supian HK, usai rapat mengatakan, bahwa hari ini rapat hanya membahas sektor pendapatan. Sedang untuk sektor belanja akan di bahas 16 Nopember pekan depan dan berapa nilai belanjanya.
” Memang kami memberi waktu kepada empat komisi dewan untuk membahas dan mematangkan usulan program kerja masing-masing SKPD. Sehingga nanti masing-masing komisi sudah punya patokan besaran alokasi usulan dari SKPD, dan banggar tinggal menelaah dan memutuskan,” terang H Supian HK.
Berkait adanya peningkatan pendapatan? H Supian HK menyatakan ada peningkatan. Ia berharap nantinya sebelum kesepakatan akhir pos pendapatan dapat bertambah lagi. (pik)
