www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarmasin – koranpelita.net
Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi bentukan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) terus menghimpun data dan masukan dari berbagai instansi guna menyusun rekomendasi sebagai solusi atas berbagai persoalan distribusi BBM yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Memperkuat penyusunan rekomendasi tersebut, Rabu (23/9/2026), pansus kembali menggelar rapat koordinasi bersama Ditlantas Polda Kalsel, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel, PT Pertamina Patra Niaga, dan PT AKR, serta Satgas BBM.
Rapat pembahasan di gelar di ruang komisi III DPRD Kalsel dipimpin Ķetua Pansus H M Syaripuddin, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Kartoyo, dan dihadiri sejumlah anggota pansus.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pembahasan yang telah dilakukan pansus dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi distribusi BBM bersubsidi di daerah.
Dalam rapat tersebut, pansus mendalami data kendaraan bermotor yang terdaftar, data pengguna BBM bersubsidi, hingga pola distribusi yang berjalan di lapangan.
Data tersebut dinilai penting untuk memastikan rekomendasi yang nantinya disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan kondisi di Provinsi Kalsel.
Ketua Pansus, HM Syaripuddin, mengatakan pihaknya terus berupaya mengumpulkan data dari berbagai instansi agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi juga didukung data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pansus ingin melihat kebutuhan BBM di Provinsi Kalsel berdasarkan data yang ada, baik dari Ditlantas, Bapenda maupun Pertamina. Dari situ kita dapat mengetahui kebutuhan riil masyarakat sehingga rekomendasi yang disusun nantinya benar-benar menjawab persoalan yang terjadi di lapangan,” katanya
Selain itu, pansus juga menelaah proporsi kuota BBM bersubsidi yang diterima SPBU di berbagai wilayah.
Kajian tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mencari formulasi distribusi yang lebih efektif, sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, kata HM Syaripudin, keberadaan Satgas BBM yang telah dibentuk Pemerintah Provinsi Kalsel diharapkan dapat memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Sebab, sinergi antarinstansi menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola distribusi yang lebih baik di masa mendatang.
Menurutnya, berbagai temuan dan masukan yang diperoleh pansus selama masa kerja akan dirangkum menjadi rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pihak-pihak terkait.
Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan sistem distribusi BBM bersubsidi secara berkelanjutan, sekaligus mengantisipasi terjadinya antrean panjang maupun kendala akses BBM yang masih ditemukan di sejumlah daerah.
Rangkaian pembahasan pansus akan kembali dilanjutkan melalui rapat bersama Satgas BBM dan Aparat Penegak Hukum yang melibatkan unsur Polri, Kejaksaan, dan TNI pada pekan depan.
Masukan dari berbagai pihak tersebut akan semakin memperkuat rekomendasi yang tengah disusun pansus.
Rekomendasi itu diharapkan tidak hanya menjadi hasil akhir kerja pansus, tetapi juga dapat ditindaklanjuti dan dijalankan oleh Satgas BBM yang telah dibentuk Pemerintah Provinsi Kalsel, sehingga upaya perbaikan tata kelola distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ķetua Satgas BBM, A Bagiawan, menyatakan siap melaksanakan tugas, namun tindakan eksekusi sepenuhnya berada dipihak aparat penegak hukum.
Sales Area Manager Wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) PT Pertamina Patra Niaga Bondan Tri Wibowo menjelaskan terkait potensi subsidi yang tepat sasaran.
“Kami siap mendukung langkah pansus maupun satgas yang akan dijalankan. Kami juga bersedia menyampaikan masukan kepada pihak terkait, termasuk mengenai mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar,” katanya.(hms/pik)
