www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Jakarta – koranpelita.net
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Pertemuan membahas penguatan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 serta penyesuaian regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel Alpiya Rakhman selaku pimpinan rombongan mengatakan, APBD bukan sekadar dokumen angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBD harus menjadi instrumen kebijakan publik yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program dan kegiatan pemerintah daerah, yang pada akhirnya harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Alpiya Rakhman disela pertemuan.
Lebih lanjut, Alpiya menekankan bahwa kualitas APBD tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia. Tetapi juga bagaimana pendapatan direncanakan, belanja diprioritaskan, pembiayaan dikelola, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Menurutnya, keberhasilan APBD tidak semestinya hanya dilihat dari seberapa tinggi tingkat penyerapan anggaran.
Namun yang jauh lebih penting adalah, Apa yang dihasilkan dari anggaran tersebut dan apa manfaatnya bagi masyarakat.
“Kita juga memasuki pembahasan 2027, kita minta masukan sebagaimana nanti penyusunannya di APBD. Karena ada informasi beredar ada perubahan Permendagri yaitu acuan dalam penyusunan APBD,” ungkap Alpiya Rakhman.
Koordinasi ke pusat hari ini menurutnya, juga untuk penguatan APBD tahun depan agar sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Permendagri.
Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Dirjen Bina Keuangan Daerah Vivin Gunawan, juga meminta Banggar DPRD Kalsel untuk terus menekankan pentingnya penganggaran untuk penanganan pascabencana kebakaran di Kalimantan Selatan.
“Kami dari pihak kemendagri mengingatkan pentingnya segera mengalokasian anggaran untuk penanganan pascabencana kebakaran di Kalimantan Selatan, baik dalam Perubahan APBD 2026 maupun di induk tahun 2027,”kata Vivin.
Terkait hal tersebut, Vivin juga mengingatkan agar bantuan yang telah disalurkan presiden secara langsung segera direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalsel.
“Dan kemarin juga Pak Presiden sudah memberikan bantuan secara langsung, itu segera digunakan sama teman-teman provinsi dan kabupaten kota di sana. Kalau untuk bantuan presiden, sebelum perubahan APBD harus segera direalisasikan,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, anggota Badan Anggaran DPRD Kalsel ingin memperoleh perspektif dari Kemendagri terkait keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dengan kebutuhan pembangunan.
Banggar DPRD Kalsel menyoroti pentingnya strategi pembiayaan yang sehat dan pengelolaan SiLPA serta sumber pembiayaan lainnya secara hati-hati agar keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga.
Terkait evaluasi Perubahan APBD 2026, Anggota Banggar menyampaikan bahwa pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap kualitas belanja daerah dan efektivitasnya.
Ia berharap diskusi ini menghasilkan masukan aplikatif, tidak hanya normatif, yang dapat diterapkan dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 maupun penyusunan APBD 2027.
“Apa yang kita lakukan bersama bermuara pada satu tujuan, yaitu bagaimana setiap rupiah uang daerah dapat dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” tandas Alpiya.
Atas nama Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Alpiya Rakhman menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang telah membuka ruang diskusi dan pertukaran pengetahuan.
Ia berharap pertemuan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan tata kelola penganggaran daerah yang semakin kredibel, responsif, transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(hms/pik)
