www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarmasin, koranpelita.net
Komisi II DPR RI mengungkapkan, kondisi 30% BUMD di Indonesia merugi dan kerap terbebani politik lokal. Seperti dijadikan alat balas budi tim sukses (politisasi), yang mengakibatkan kerugian.
Hal diungkap Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, saat kunjungan kerja Reses Komisi II DPR RI yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (20/2/2026)
Salah satu BUMD yang dikritisi adalah Bank Kalsel yang dinilai belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Deddy Sitorus, menilai portofolio Bank Kalsel menunjukkan tren yang kurang sehat.
Ia menyoroti pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang meningkat, namun tidak diikuti dengan pertumbuhan penyaluran kredit.
“DPK naik, tetapi kredit justru tumbuh negatif. Ini menandakan kurangnya keberanian mengambil risiko dan minim inovasi. Bank daerah seharusnya agresif mendorong pembiayaan produktif,” kata Deddy.
Berdasarkan paparan Direktur Utama Bank Kalsel, Fahrudin, pada 2025 DPK tumbuh 9,69% menjadi Rp21,78 triliun. Namun, penyaluran kredit justru turun 3,29% menjadi Rp14,16 triliun.
Selain Bank Kalsel, Komisi II juga menyoroti kinerja PT Ambapers yang dinilai belum maksimal. Meski mengelola proyek pengerukan alur Sungai Barito, kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) disebut masih rendah.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan secara nasional terdapat 1.057 BUMD di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 300 BUMD masih merugi dengan total kerugian mencapai Rp5,5 triliun. Padahal total aset BUMD secara nasional mencapai Rp1.240 triliun, namun kontribusinya terhadap APBD hanya sekitar Rp25 triliun.
Di Kalimantan Selatan sendiri, terdapat lima BUMD yakni Bank Kalsel, BPR, PT Ambapers, PT Bangun Banua dan Jamkrida. Dari kelima BUMD tersebut, kontribusi terhadap PAD hanya sekitar Rp63 miliar dari total PAD Kalsel yang mencapai Rp5 triliun.
Kontribusi ini sangat kecil. BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru menjadi beban,” ujar Rifqinizamy.
Ia juga menyinggung persoalan politisasi BUMD, yang kerap diisi oleh figur tidak profesional akibat kepentingan politik lokal.
Menurutnya, pemerintah pusat tengah menyiapkan penguatan pengawasan melalui kehadiran Dirjen Pengawasan BUMD di bawah Kementerian Dalam Negeri serta penyusunan RUU BUMD guna mendorong standarisasi tata kelola.
Sorotan terhadap BUMD di Kalsel juga mengemuka di tengah perhatian publik terhadap kebijakan Gubernur Kalsel, Muhidin, yang sebelumnya ramai diperbincangkan karena penempatan sejumlah komisaris di BUMD.
Komisi II DPR RI menegaskan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan potensi pengurangan transfer ke daerah, kepala daerah dituntut lebih kreatif menggali sumber PAD baru.
BUMD, termasuk Bank Kalsel, diharapkan mampu bertransformasi menjadi institusi yang profesional, inovatif dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah. (sb/pik)
