Banjarmasin – koranpelita.net
Pemberlakuan diskon 2.5 persen dari 10 persen terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) selama kurang lebih empat bulan hingga akhir Desember 2026 nanti, dinyatakan efektif dan mampu mendongkrak tingkat pembelian dari sejumlah agen perusahaan penyalur bahan bakar (WAPU) yang tersebar di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel).
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel, selaku SKPD berkompeten menyatakan, kebijakan diberikannya insentif pengurangan pajak yang diperintahkan oleh Gubernur Kalsel kepada para WAPU yang kini berjumlah 11 perusahaan itu, sudah mampu meningkatkan realisasi pendapatan PBBKB hingga per 11 November kemarin mencapai 98%, dari target Rp 2.8 triliun lebih.
“Jadi kemarin kita melakukan insentif tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini dari target Rp 2.8 triliun realisasi per 11 November sudah 98%. Nah, artinya penurunan tarif terhadap pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini efektif kita lakukan,” ujar Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Noor Yaumil, kepada wartawan, di Banjarmasin, Kamis (12/11/2026).
Subhan menyebutkan realisasi 98 persen diatas setara dengan Rp 2.5 triliun, dan dimungkinkan hingga akhir Nopember ini mencapai 100 persen mencapai angka Rp 2.8 dari target pendapatan yang dipatok dalam APBD tahun 2026. Bahkan sampai Desember dimungkinkan melebihi dari target dan ia mengakui, dari semua sektor pajak, persentase yang tertinggi adalah PBBKB.
Disinggung sampai Desember ini kira-kira 100% lebih, bisa tembus 3 triliun lebih. Ia pun optimis.
Sesuai instruksi gubernur lanjut Subhan, Bapenda melakukan penertiban terhadap Wapu-Wapu yang mungkin dalam tanda kutip tidak operasional lagi, dan kemudian dari sisi pelaporannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang sudah pemerintah daerah tetapkan.
Kembali ditanya soal terbitnya SK Gubernur tahun 2026 yang mewajibkan syarat sebagai WAPU wajib menyalurkan minimal 6.000 KL dari semula 3.000 KL/wapu? Subhan membenarkan dan itu sudah diberlakukan dan berjalan.
Kembali ditanya dampak positif dari SK Gubernur terkait penetapan kenaikan qouta wajib BBM itu bakal mendongkrak pendapatan pajak BBKB menjadi dua kali lipat artinya bisa mencapai Rp 6 triliun? Subhan menepis. ” Tidak juga ini kan kita sudah hampir 3 triliun ya kalau di 2026, berarti tahun depan tidak juga, sebab, kalau dua kali lipat berarti kuota BBM di kita harus tambah dan tergantung WAPU- yang menjual dong? quotanya tetap-tetap saja kayak apa?

Berbeda dengan Kepala Bapenda, Gubernur Kalsel H Muhidin dalam beberapa kali pertemuan di DPRD Kalsel beberapa waktu lalu, tegas dan optimis bahwa pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) bakal bisa di katrol hingga dua kali lipat atau menjadi minimal Rp 6 triliun untuk menopang fiskal daerah.
Penegasan gubernur tersebut setelah dirinya mendapat masukan dari badan anggaran DPRD dari beberapa kali rapat pertemuan bersama TAPD, baik pembahasan LPP APBD 2025; Pembahasan APBD-P 2026, yang oleh badan anggaran sekaligus unsur panitia khusus BBM bersubsidi menengarai indikasi kebocoran terhadap quota BBM subsidi atau mengalir ke perusahaan-perusahaan yang semestinya tak boleh menggunakan subsidi, Sehingga pemungutan PBBKB oleh Bapenda dinilai belum maksimal.
Atas dasar diatas, gubernur pun meinstruksikan langsung kepada jajarannya dalam hal ini biro ekonomi atau ESDM untuk melayangkan surat kerjasama kepada BPH migas di Jakarta.
Kepada Kepala Bapenda Gubernur juga memberi perintah langsung untuk melakukan evaluasi dan langkah perlu terhadap semua pengusaha BBM (WAPU) hingga menerbitkan SK menetapkan syarat sebagai WAPU wajib jatah 6.000 kl, atau 6 juta liter serta mengaktifkan Satgas BBM subsidi yang melibatkan aparat penegak hukum.
” Saya sudah perintahkan Bapenda untuk mengevaluasi wapu-wapu ini, dan juga mewajibkan syarat jatah dua kali lipat. Kalo sekarang tahun 2026 inikan target pajak BBKB ini kan Rp 2.8 triliun lebih dari jatah 3.000 KL, kalo jatahnya 6.000 KL kan kita bisa dapat Rp. 6 triliun, atau setidaknya Rp. 5.8 triliun untuk meningkatkan fiskal kita,” tegas H Muhidin beberapa waktu lalu.
Sementara, Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kalsel, H Kartoyo yang juga membidani terbentuknya satgas BBM subsidi hingga sempat melakukan rapat pertemuan dengan jajaran BPH Migas di Jakarta, mengungkapkan, bahwa berdasarkan data BPH Migas qouta BBM Kalsel setiap tahun di suplai sudah lebih dari cukup.
Berdasarkan data BPH migas yang diperoleh, satgas BBM meanalisa data bahwa jumlah sebanyak 3.000 kl yang bisa terpungut itu hanya 30 persen dari suplai BBM pusat. ” Artinya itu 70 persen tidak terdata dan kemana larinya ya bisa saja ke perusahaan-perusahaann besar atau lainya,” sebut Kartoyo saat itu.
Terbaru, saat rapat pembahasan sektor Pendapatan RAPBD 2027, bersama TAPD Provinsi Kalsel, Kamis (12/11/2026) siang,
Wakil Ķetua Banggar ini kembali melontarkan sorotan, bahwa setelah pansus BBM subsidi memberikan rekomendasi kepada satgas untuk tindakan dilapangan memang telah berjalan dengan baik, tatapi itu hanya untuk BBM pertalite, tapi untuk solar subsidi tidak, sedangkan yang akan mendukung kenaikan PAD kita itu adalah dari bio solar,” katanya.
Fakta itu menurutnya sangat memprihatinkan, karena seakan ada aparat penegak hukum yang memang melakukan pembiaran.
Padahal jika semua melakukan dengan benar sesuai dengan regulasi aparat penegak hukum itu bekerja, insyaallah pendapatan tadi bukan main-main, kira-kira 50% bisa naik dan ia mengaku sangat optimis dengan besaran kenaikan ini.(pik)
www.koranpelita.net Lugas dan Faktual