Rapat ke-2 Bahas KUA-PPAS, Pos Pendapatan 2027 Dipatok Sementara Rp 8 Triliun Naik dari Sebelumnya 182 M, Bahkan Berpotensi Hingga Rp 9 Triliun

Related Articles

Realisasi Belanja APBD Kalsel Baru 49,3%, Banggar Desak Percepatan di Semester II, dan Minta Penjelasan Proyek Fisik Hingga Akhir Tahun

2 hari ago

RSUD Ulin Usul Anggaran Untuk Alat Medis Penting ke Komisi IV DPRD Kalsel, dr Among : Laparascopy Pengobatan Batu Empedu Tanpa Operasi

6 hari ago

DPRD Kalsel Minta Dishub dan Perkim Perbaiki Kinerja, Usulan Anggaran 2027 Juga Harus Sesuai RPJMD

6 hari ago

Banjarmasin, koranpelita.net

Pada rapat ke dua, pembahasan KUA-PPAS yang digelar Sabtu (18/7/2026) siang,Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) secara optimis menyatakan siap menaikan target “Pendapatan” untuk APBD 2027, yang semula Rp 7,812 triliun menjadi Rp 8 triliun.

Tambahan nilai dikisaran Rp 182 miliar, ini merupakan jawaban atas desakan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel, pada rapat pertama yang mendorong TPAD berani mematok pendapatan lebih tinggi, mengingat masih banyak potensi dan peluang sumber-sumber pendapatan yang belum optimal di gali, khususnya di sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan juga pendapatan sah lainnya.

Pada rapat kedua yang dihadiri lengkap pimpinan TPAD maupun pimpinan Banggar, secara komprehensif, progresif dan optimis anggota TPAD, Subhan Noor Yaumil, memaparkan upaya-upaya optimalisasi yang telah dilakukan baik pada tahun sebelumnya, hingga rencana dan strategi untuk tahun 2027 mendatang.

“Kita optimis bisa menambah “pendapatan” daerah, salah satunya pada sektor Pajak PBBKB berkaca tahun-tahun sebelumnya pendapatan ini mengalami peningkatan.

“Jadi kebijakan kami pada tahap awal tersisa di 2026 ini kita akan memberikan insentif pajak sebesar 2,5 % dari semula 10 % menjadi 7,5% kepada Wapu (Wajib Pungut) pengusahaan BBM, ini diharapkan dapat memacu volume pembelian BBM dan peningkatkan pemasukan Kalsel,” kata Subhan Yaumil.

Untuk melangkah lebih jauh agar optimalisasi pajak PBBKB di tahun 2027 lebih meningkat, pihaknya mulai melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk meminta dukungan DPRD Kalsel untuk mendorong ada tim atau semacam satgas yang melibatkan SKPD dan instansi hukum, guna pengawasan ketat terhadap penghitungan ril volume BBM yang beredar di Kalsel,

 Kepala Bapenda Provinsi Kalsel, Subhan Noor Yaumil menyampaikan rincian optimalisasi pendapatan.

“Kalo tugas fungsi kami hanya melakukan menarik pajak sesuai data yang kami terima, tapi tidak bisa mengawasi lebih dalam berapa banyak pengusaha itu dapat jatah BBM yang sebenarnya, mungkin saja mereka beli 1 juta liter tapi yang dilaporkan cuma 300.000 liter atau ada “istilah under invoicing” kata Subhan Nor Yaumil

Nah untuk optimalisasi bahan bakar ini lanjut Kepala Badan Pendapatan Daerah Kalsel ini, pihaknya meminta dukungan DPRD Kalsel, agar mendorong SKPD terkait seperti ESDM dan lainya hingga aparat berwenang seperti BPK RI dan institusi hukum lainya, untuk memperkuat pengawasan pasokan BBM ke wilayah Kalsel.

Sebelumnya Ķetua TAPD H M Syarifuddin,  menyampaikan isi nota sementara KUA-PPAS 2027 untuk Pendapatan Daerah dipatok senilai 7,812 triliun naik dari tahun 2026 yaitu sebesar 7,353 triliun. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada rancangan pendapatan tahun 2027 sebesar 5,075 triliun naik dari tahun 2026 sebesar 4,62 triliun.

Kenaikan tersebut yang paling besar pada pendapatan daerah yaitu pajak daerah pada rancangan pendapatan 2027 sebesar 4,202 triliun, naik dari tahun 2026 sebesar 3,757 triliun.

HM Syarifuddin yang juga Sekdaprov Kalsel ini menyatakan, PBBKB merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah yang menopang fiskal Provinsi Kalimantan Selatan dalam struktur APBD Murni Tahun 2026 sebesar 63,5 persen dari komponen pajak daerah.

Nah usai paparan pihak TAPD, sesi diskusi pun bergulir  dari kedua belah pihak. Salah satu Anggota Banggar dari Fraksi Golkar, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengapresiasi TAPD khususnya Badan Pendapatan daerah, yang memaparkan secara komprehensif rencana skema dan langkah optimalisasi yang akan diambil guna mendongkrak pendapatan, di sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang memang berpotensi besar.

“Saya sangat mengapresiasi TAPD yang sudah menyampaikan secara komprehensif dan optimis tentang sumber-sumber dan peluang pendapatan, ini sangat luar biasa ,” ujar Gusti Iskandar.

Namun Ia juga mengingatkan agar jangan hanya fokus pada sumber pendapatan yang dibawah kewenangan bapenda seperti sektor PBBKB, PKB dan BBNKB semata. Tapi ada peluang pendapatan murni daerah

“Dari data yang saya dapat nih, dari 6 bulan terakhir ini saja pendapatannya sudah mencapai 50%,dari total pendapatan murni kita dari total Rp 7.32 miliar,” kata Gusti Iskandar.

Ia merinci, terdapat 57 item sumber pendapatan daerah, mulai balai latihan kerja sampai yang terakhir yaitu pada SMK, salah satunya SMK 2 di Kabupaten HSU yang sudah melampaui target di 263 persen yaitu dari target 125 bisa menghasilkan 263 miliar.

Sehingga jika pada awal penyampaian TPAD besaran pendapatan dikisaran 7.8 dan dinaikan menjadi 7.9 ( tambahan ini cuma dari pajak BBM) belum dimasukan tambahan dari sumbar pendapatan lain, maka jika bisa dikejar dan jika nilai 7,32 miliar ditambahkan maka jumlah pendapatan diestimasi mencapai kisaran Rp 8,6 triliun.

Kemudian juga didukung berapa lagi potensi keuangan yang masih ada di Badan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) yang belum terpostur pada APBD berjalan dari sumber lain, seperti transper ke daerah, piutang daerah di pusat masih sekitar Rp 1.3 triliun, maka Gusti Iskandar menyakini nilai pendapatan bisa mendapat Rp 9 triliun lebih, untuk mengejar belanja dan bisa surplus.

“Saya makin yakin daerah kita bisa mewujudkan apa yang menjadi target kita dan gubernur dan wakil gubernur dalam mencapai target pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD,” beber nya.

Namun jika tidak tercapai, maka ada potensi harus melakukan revisi penyesuaian RPJMD, karena ketntuan dalam RPJMD salah satunya sektor kesehatan minimal mencapai realisasi Rp 1,2 triliun.

“Hari ini saja sektor kesehatan masih dikisaran Rp 500-600 miliar, angkanya stag,”

Dari berbagai masukan pada diskusi dan pertimbangan petang itu, akhirnya disepakati nominal sementara “pendapatan” di angka Rp 8 triliun.

Sementara itu, Belanja Daerah Tahun 2027 mendatang masih belum disepakati berapa angkanya, karena TAPD dan Banggar akan membahaspada rapat lanjutan tanggal 21 Juli 2026.

Usai rapat kepada wartawan, Ketua TAPD Kalsel, HM Syarifuddin membenarkan pihaknya bersama Badan Anggaran DPRD Kalsel sudah sepakat untuk Pendapatan Daerah di angka Rp 8 triliun.

Ia juga berharap mudah-mudahan nantinya ini sambil jalan, karena ini dinamis, maka APBD kita di 2027 bisa meningkat.

Selanjutnya nanti di tanggal 21 Juli, TAPD dan Banggar akan membahas anggaran belanja daerah, kita harapkan nantinya tidak jauh berbeda dengan pendapatan daerah.

Berkait dana pusat, Syarifuddin juga menyampaikan pihaknya masih menunggu kejelasan transfer ke daerah (TKD), karena sampai sekarang belum diketahui kepastiannya.

Mudah-mudahan nanti asa kejelasan dana TKD ini,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengucap syukur sudah ada kesepakatan untuk anggaran pendapatan daerah tersebut.

“Alhamdullilah, Banggar dan TAPD sepakat, anggaran pendapatan daerah Rp8 triliun,” ucapnya.

Lanjutnya, untuk belanja daerah, itu nanti dibahas pasa tanggal 21 Juli, namun SKPD juga diminta sama-sama untuk meningkatkan pendapatan.

“Sambil menunggu transfer ke daerah tahun 2026 dan piutang tahun sebelumnya  sekitar Rp1.2 triliun, mungkin pendapatan kita bisa Rp 9 triliun,” tandasnya.

Ditanya kapan dana pusat itu di transfer? menurutnya, itu masih menunggu keputusan pemerintah pusat, namun pemerintah daerah bersama DPRD se-Indonesia menghendaki dana pusat itu secepatnya di transfer ke daerah masing-masing.(pik)