www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarmasin, koranpelita.net
Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) membidangi Ekonomi dan Keuangan, H Jahrian, mengakui terjadinya gejolak prekonomian global saat ini sangat berdampak bagi Kalimantan Selatan.
Salah satu dampak gejolak tersebut yaitu dipicu naiknya harga dolar terhadap nilai tukar rupiah.
Tapi sebelum jauh membahasnya, H Jahrian mengingatkan agar lebih dulu melihat ke dasar hukum tata ekonomi dan perundang-undangan perekonomian yang ada.
Menurutnya, Tatanan hukum perekonomian itu adalah Pancasila dan UU Dasar 1945. Dasar itulah yang harus lebih dulu dijalankan.
“Kita lihat pada Pasal 33 ( ayat 1, 2, 3, 4), dan juga lihat Pasal 34 (ayat 1 s/d 4), dan saya rasa masyarakat bisa mengetahuinya sendiri lah yangmana kondisi tatanan ekonomi sekarang justru terjadi fluktuasi tentang nilai tukar dengan meningginya nilai dolar dan rupiah menurun,” tegasnya, Selasa (26/5/2026)
Khusus di Kalsel lanjutnya, sebenarnya ada dampak yaitu harga barang jadi naik, Tapi satu sisi, seperti kenaikan harga batu bara tidak stabil, cuma sekitar sekian persen.
Bahkan harga kelapa sawit sekarang juga menurun dari seharusnya Rp 2.950 menjadi Rp 2.400 yang terjadi tidak keseimbangan
Dampak kenaikan terjadi juga pada harga barang impor seperti alat dan mesin pertanian, perikanan maupun perkebunan, sedikit menjadi lebih mahal karena selisih kurs mata uang tersebut.
Kendati begitu, turunnya nilai tukar rupiah ke dolar juga ada dampak positifnya. Yaitu, nilai harga ekspor barang dalam daerah seperti batubara, nikel kelapa sawit dan beberapa komoditas lainya juga meningkat karena dibayar dengan harga dolar.
“Jadi kondisi naiknya dolar ini memang ada plus-minusnya. Tetapi dampak positif kenaikan harga komoditas unggulan nilainya kecil,” kata H Jahrian.
Untuk mengimbangi agar prekonomian Kalsel terus lebih kuat, menurutnya, harus memperbanyak barang ekspor ke luar negeri dan membenahi taat prekonomian.
Sehingga terjadi keseimbangan neraca dagang, yang tentunya pondasi prekonomian nasional makin kokoh termasuk di Kalimantan Selatan.
Ia menjelaskan, saat ini, komoditas ekspor Indonesia yang di beli luar negeri yaitu hanya batubara, nikel, pasir silica dan emas. Sedang barang lainya, seperti sembilan bahan pokok luar negeri tidak membelinya, sehingga ia mendorong Indonesia memperbesar ekspor terutama ekspor beras.
Disinggung nilai rupiah melemah justru bisa memicu volume produksi lebih besar untuk dipasarkan keluar negeri seperti ke negara tetangga di Asean dengan harga murah pula?
Politisi Nasdem ini membenarkan, namun kembali menyayangkan, sebab belum banyak produksi barang dari Indonesia yang bisa diandalkan untuk di jual di pasaran dunia. Sebaliknya Indonesia lebih banyak impor barang, dan kondisi inilah yang membuat nilai rupiah terus melemah dan menjadi persoalan tersendiri untuk dibenahi bersama.
Kembali disinggung kini banyak masyarakat Singapura yang berbelanja di wilayah Batam, karena harga kebutuhan hidup lebih murah?
“Memang banyak dari Singapura ke Batam, tetapi hanya sekedar berwisata. Nah dengan wisata itu memang seharusnya, wisata itu bisa mendukung. Namun satu sisi harga atau tarif kapal naik sehingga sama saja,” tandasnya.
Berdasarkan data Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi Kalsel, terdapat tujuh komoditas ekspor Kalsel, selain yang batu bara, sawit dan CPO, kayu, rotan, karet, Ikan dan belut.
“Untuk ekspor barang Kalsel pada triwulan I 2026 ini meningkat,” sebut Kadisdag Prov Kalsel, H Ahmad Bagiawan, dihubungi Jumat (29/5/2026).
Dengan meningkatnya nilai ekspor diatas, menurutnya, tentu dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah, ditengah bergejolaknya nilai tukar rupiah.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Catur Arianto Widodo, dikutif Antara Kamis (28/5/2026) merilis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada Kwartal I 2026 mampu melampaui capaian angka pertumbuhan nasional.
Hal itu didorong realisasi belanja negara di Provinsi Kalsel, hingga April 2026 mencapai 9,50 triliun atau 31,75 persen dari total pagi APBN sebesar Rp 29, 93 triliun.
Tingginya penyerapan anggaran diatas dinilai menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan pada triwulan I tadi.
Percepatan realisasi belanja negara terutama ditopang oleh belanja pemerintah pusat(BPP) yang tumbuh signifikan sebesar Rp 40,77 persen dibanding periode sama di tahun sebelumnya.
“Pertumbuhan signifikan belanja pemerintah pusat mencerminkan percepatan pelaksanaan program kementerian, lembaga di daerah sekaligus memperkuat peran APBN dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan sektor riil,” ujar Catur.
Selain belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah (TKD) masih menjadi kontributor terbesar dalam struktur belanja negara di Kalsel, dengan realisasi mencapai Rp 6,68 triliun, meski mengalami kontraksi sebesar Rp 17,96 persen dari periode sama tahun lalu.
Sementara itu konsolidasi APBD regional Provinsi Kalsel hingga akhir April 2026 juga menunjukan kinerja yang cukup positif.
Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp 9,49 triliun atau 30,17 persen dari target.
Hal menarik, tingkat ketergantungan pemda terhadap dana pemerintah pusat mulai menurun menjadi 68,88 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 74,85 persen.
Catur menilai, penurunan tersebut menjadi sinyal positif penguatan “Kemandirian Fiskal” daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Dari sisi belanja daerah, realisasi tercatat mencapai Rp 8,50 triliun atau 20,80 persen dari pagu.
Angka tersebut berbalik tumbuh
positif sebesar 10,86 persen setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi.
Pertumbuhan tertinggi terjadi pada belanja modal yang melonjak hingga 193,96 persen menjadi Rp870,85 miliar.
Lonjakan ini mengindikasikan percepatan proyek fisik dan pembangunan infrastruk-
tur seperti jalan dan irigasi sejak awal tahun anggaran.
“Percepatan realisasi belanja modal diharapkan memberikan efek berganda terhadap perekonomian regional melalui peningkatan konektivitas wilayah kelancaran distribusi barang dan jasa,
serta penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Kinerja fiskal yang positif ini, sejalan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Kalsel pada triwulan I 2026 yang berada diatas nasional.
Kepala Biro Prekonomian Setda Provinsi Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya mengatakan pertumbuhan ekonomi Kalsel pada kuartal I 2026 mencapai 5,67 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,61 persen, dan diatas DKI yang hanya 5,59 persen.(brtps/pik)
