www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarmasin, koranpelita.net
Data terbaru sektor pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menunjukkan adanya kemajuan pada beberapa indikator mutu pendidikan.
Sayangnya, kondisi tersebut masih dibayangi oleh ketimpangan kualitas, persoalan sumber daya manusia (SDM), serta infrastruktur sekolah yang memprihatinkan.
Menanggapi kondisi tersebut, anggota DPRD Kalsel H. M. Syaripuddin, menegaskan bahwa, persoalan pendidikan di Kalsel tidak bisa lagi ditangani secara biasa.
“Ini bukan sekadar soal angka statistik yang naik-turun. Kita melihat ada ketimpangan nyata yang harus segera diintervensi. Perbaikan harus dilakukan secara parsial tapi tepat sasaran, terutama pada infrastruktur sekolah, kualitas guru, dan manajemen pendidikan,” ujar H M Syaripuddin, Minggu (19/4/2026).
Berdasarkan data, terdapat 370 satuan pendidikan (232 negeri dan 138 swasta), dengan komposisi SMA 217, SMK 128, dan SLB 26.
Dari sisi tenaga pendidik, tercatat 14.144 PTK, tapi masih terdapat 5.680 tenaga yang belum tersertifikasi.
Di bidang infrastruktur, kondisinya cukup mengkhawatirkan dengan 917 ruang kelas rusak ringan, 319 rusak sedang, dan 163 rusak berat.
“Artinya, lebih dari 1.300 ruang kelas membutuhkan intervensi serius yang berpotensi mengganggu proses belajar mengajar,” tandas wakil rakyat yang akrab disapa Bang Dhin itu.
Sementara itu, indikator mutu menunjukkan tren campuran. Iklim kebhinekaan dan keamanan cenderung meningkat, terutama di SLB.
Namun, SMA dan SMK justru mengalami penurunan di beberapa indikator, dengan kualitas pembelajaran yang stagnan bahkan menurun di SMK dan SDLB.
Capaian satuan pendidikan juga menunjukkan disparitas. Banyak sekolah masih mengalami penurunan kinerja, bahkan hingga 67% di SMK, sementara hanya sebagian sektor yang menunjukkan tren perbaikan.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kalsel itu juga menekankan bahwa masih tingginya jumlah tenaga pendidik yang belum tersertifikasi menjadi indikator bahwa kualitas SDM pendidikan belum sepenuhnya siap menjawab tantangan ke depan.
“Kalau kita tidak serius membenahi SDM dan fasilitas dasar, maka peningkatan yang ada hanya bersifat semu dan tidak berkelanjutan,” tegas Bang Dhin.
Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan pemerintah daerah untuk melakukan reformasi pendidikan berbasis data, dengan langkah cepat dan terukur.
“Pendidikan adalah fondasi. Kalau ini timpang, maka dampaknya akan panjang ke sektor lain. Karena itu, kebijakan harus berani, tepat, dan menyentuh akar masalah,” pungkasnya.(pik)
