www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarmasin, koranpelita.net
Berkait efisiensi dan rasionalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2026 terus berlanjut di bahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Banggar dan TAPD pun sepakat memangkas sebesar 50 persen semua usulan dana dari 119 daftar SKPD/badan/UPT, dan lain terkait dilingkup provinsi setempat.
Namun yang cukup mencengangkan, daftar usulan pagu belanja milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sangat fantastis jika di banding semua SKPD yang ada.
Dalam daftar, tercatat usulan semula Rp 2.359.020.718.164. kemudian dirasionalisasi atau di pangkas senilai Rp 686.167.073.164, menjadi, Rp 1.672.853.645.819.
Nilai ini dikurangi gaji (dilingkungannya) PNS+PPK*12 bulan senilai Rp Rp 422.348.248.503, dan juga dikurangi gaji tekon senilai Rp. 4.097.500.000.
Sehingga pagu BPKAD di RAPBD 2026 (sudah rasionalisasi) sebesar Rp 1.048.063.901.670, atau satu triliun 48 miliar lebih.
Besaran angka pagu anggaran yang sangat besar ini pun menjadi perhatian awak media.
Bahkan, Ketua Banggar DPRD Kalsel, H Supian HK, saat jeda memimpin pembahasan belanja 2026 pada Kamis 24 Oktober 2025, cukup terperanjat menihat nilai fantastis yang ditanyakan awal media.
Selangkah, Supian HK pun langsung mendiskusikan kebeberapa anggota banggar lainya yang hadir, termasuk Kabid Anggaran BPKAD yang juga hadir hari itu.
Didampingi Wakil ketua Banggar, HM Alpiya Rakhman, Anggota Banggar Adrizal, dan Plh Sekdaprov Kalsel, dr Ariadi Noor, H Supian HK usai rapat menerangkan adanya angka dana super besar tersebut.
Menurutnya, setelah ditanyakan ke kabid anggaran, ternyata ada salah input, semestinya empat bulan, dana yang diatas itu totalnya dibawah.
Saat ditanya lagi apakah jumlah angka itu banar atau salah? “Itu penghitungannya benar, tapi pengertian item-item nya saja tidak dibacakannya. Item itu mestinya masuk dengan yang total 1 triliun lebih itu, termasuk dana DPRD,” jelas Supian HK.
Wakil Ketua Banggar, Alpiya Rakhman menambahkan, pola penyusunan keuangan kita saat ini mirip-mirip di kementerian keuangan RI. “Artinya siapa daerah yang rajin menjuluk (merujak, red) ) buah silahkan mengajukan,” timpalnya
Terpisah, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah di BPKAD Prov Kalsel, Adya Ferina, saat diminta rincian penggunaan dana diatas, oleh wartawan, justru memberikan keterangan berbeda.
Dalam whatAps-nya, Adya menulis bahwa nilai dana 1 triliun lebih ini untuk belanja nagi hasil, BTT, bantuan keuangan, belanja sub kegiatan tusi.
“Karena masih RAPBD dan belum ditetapkan, masih bisa berubah pa,” tulis Adya Ferina menjawab wartawan. (pik)
