www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarmasin, koranpelita.net
Rapat lanjutan pembahasan RAPBD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2026, dengan agenda ‘efisiensi belanja’ yang digelar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Senin (20/10/2025), sepakat memangkas 50 persen angka usulan ratusan satuan perangkat kerja daerah dan instansi teknis/biro di lingkup pemerintah setempat.
Sebelumnya kesepakatan sementara itu diketuk, Wakil Ketua Banggar DPRD Kalsel H Kartoyo yang memimpin rapat bersama Ketua TAPD Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifudin, memberikan waktu bagi masing-masing anggota TAPD maupun anggota banggar saling tanya-jawab, dengan dinamika bergulir cukup santai.
Namun sampai pada item usulan anggaran Sekretariat DPRD, dinamika tanya-jawab terasa cukup menggelitik. Pasalnya, beberapa anggota banggar yang sebelumnya tak mempermasalahkan pemangkasan anggaran seluruh satuan dinas yang ada, termasuk, milik sekretariat DPRD.
Namun beberapa anggota banggar menolak jika anggaran dana untuk kegiatan penunjang kinerja mereka turut dipangkas.
“Kami minta kepada sekretaris DPRD, untuk memisahkan usulan alokasi anggaran, untuk sekretariat dan untuk penunjang kedewanan,” sebut Khusnul, dari Fraksi Gerindra, dan juga rekannya dari komisi I meminta untuk rapat pendalaman bersama mitra kerjanya, yaitu sekretariat dewan.
“Kami usul untuk rapat dulu bersama sekretariat dewan, untuk memastikan berapa kebutuhannya, jadi terlihat jelas, berapa kebutuhan ril masing-masing,” sebut Ilham Noor.
Senada, juga dilontarkan, anggota banggar dari Fraksi PKB, yang menyatakan menolak jika ada pengurangan volume kegiatan kedewanan, contohnya seperti kegiatan sosialiasi peraturan daerah (sosper) yang setiap bulannya dilaksanakan sebanyak tiga kali oleh dewan, jika itu dikurangi, mereka beralasan bakal ada waktu yang lowong atau ngangur hampir satu minggu.
Wakil Ketua Banggar DPRD Kalsel, H Kartoyo usai kegiatan kepada wartawan mengatakan, rapat anggaran yang dilaksanakan ini rapat lanjutan pembahasan RAPBD 2026.
Menurutnya, rapat kali ini cukup alot, karena ada pengurangan TKD dari pusat sebesar Rp 2,1 triliun lebih.
“Hari ini kita bahas untuk rekonsiliasi penyesuaian, tapi tadi ada sedikit data yang belum sinkron dan nanti TAPD juga akan menyampaikan hasil rapat ini kepada semua SKPD agar mereka melakukan telaahan karena kekurangan dana,”
Kartoyo menjelaskan target pendapatan itu dipatok Rp7,3 triliun. Tapi realisasi target di 2025 sekarang sampai September ini, sudah Rp 8 triliun lebih.
Untuk itu kita akan terus menggali lagi pos pendapatan, tujuannya demi kepentingan pembangunan di daerah.
“Mudah-mudahan pendapatan kita setelah penggalian ada penambahan,” harapnya.
Dikonfirmasi adanya penolakan dari anggota banggar atas alokasi dana kegiatan dewan, padahal efisiensi dan rasionalisasi mutlak berlaku menyeluruh, sebab kebijakan keuangan yang dikelola oleh pemerintah yang merujuk pada azas efisiensi itu sendiri?
Ketua TAPD Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin, menyatakan, pemangkasan hanya untuk item perjalanan dinas dan makam-minum. Sedang kegiatan lain tetap dianggarkan sesuai prioritas SKPD masing-masing.
Berkait alokasi dana di Sekretariat DPRD, ia meminta sekwan untuk pemilahan, mana untuk sekretariat dewan dan mana untuk kepentingan anggota dewan.
“Sekwan diminta untuk melihat anggaran agar dilakukan pemilahan antara anggota dewan dengan sekretariat dewan dan itu akan terlihat jelas,” kata Ketua TAPD yang juga Sekdaprov Kalsel itu.
Soal penolakan yang sempat terlontar oleh anggota banggar, Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo pun menepis dan meluruskan dan
menurutnya, ingin melihat dulu RKA yang diajukan, baru kemudian mengambil kebijakan untuk sama-sama efisiensi anggaran.
“Jadi bukan legislatif tidak mau dipotong,” kilahnya.
Kartoyo pun menepis pernyataan anggota dewan yang duduk di banggar kalau volume kegiatan dikurangi maka ada waktu yang menganggur hampir satu minggu.
Menurutnya itu itu bukan keputusan kita (kelembagaan), tapi itu dinamika kita saat membahas anggaran di dalam rapat.
“Jadi itu cuma dinamika dalam rapat pembahasan anggaran aja,” pungkasnya.
Berdasarkan paparan data efisiensi belanja tahun 2026, semula total pagu RAPBD sebesar Rp.10.481.917.378.464. Grand total rasionalisasi Rp. 1.579.635.740.000.
Hasil : (pagu awal dikurang rasionalisasi) Rp. 8.902.281.638.464. (pik)
