Jakarta – koranpelita.net
Peraturan Daerah (Perda) memegang peranan vital sebagai instrumen otonomi untuk mengatur dan mensejahterakan masyarakat di daerah.
Menyadari fungsi strategis tersebut, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tak ingin produk hukum yang dihasilkan hanya sekadar jadi dokumen administratif semata, melainkan aturan yang benar-benar hidup, relevan, dan berdampak nyata bagi publik.
Karenanya, komitmen kuat tersebut diwujudkan secara nyata oleh jajaran pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalsel dengan melakukan kunjungan kerja dan konsultasi resmi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dipimpin oleh Wakil Ketua Bapemperda, Firman Yusi, rombongan mendatangi BPHN untuk memastikan kualitas regulasi daerah senantiasa terjaga dari hulu hingga hilir.
kunjungan kerja ini mencerminkan keseriusan dan langkah proaktif lembaga legislatif dalam mengevaluasi efektivitas produk hukum yang telah diterbitkan sebelumnya, sekaligus merespons dinamika kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Yang paling menarik bagi kami tadi, sebenarnya selaras dengan yang sudah direncanakan oleh Bapemperda, untuk satu hal yang selama ini Bapemperda Provinsi Kalimantan Selatan agak ketinggalan, terutama kaitannya dengan evaluasi perda-perda yang sudah diterbitkan sebelumnya,” ujar Firman Yusi.
Melalui langkah evaluasi ini, DPRD Kalsel berupaya memastikan setiap Perda memiliki aturan pelaksana yang memadai agar implementasinya berjalan optimal tanpa hambatan teknis.
Dalam konsultasi ini, Bapemperda Kalsel membawa daftar inventaris masalah yang komprehensif. Agenda tersebut meliputi inventarisasi Perda usang, penyesuaian aturan yang bersinggungan dengan perundang-undangan di atasnya, hingga perapian klausul sanksi pidana agar selaras dengan ketentuan hukum nasional terbaru.
Langkah progresif ini mendapat sambutan hangat dari Analis Hukum Ahli Utama BPHN, Bambang Iriana Djajaatmadja, yang mengapresiasi inisiatif tinggi dari jajaran DPRD Kalsel dalam memperkuat kualitas regulasi daerah.
Sebagai bentuk dukungan penuh, BPHN mengusulkan penerapan klausul evaluasi khusus atau review clause dalam setiap perumusan produk hukum di daerah ke depannya.
Melalui pendampingan teknis, penerapan instrumen matriks “Pedoman Enam Dimensi”, serta integrasi hasil evaluasi ke dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda), kunjungan ini menegaskan dedikasi nyata Bapemperda DPRD Kalsel dalam menghadirkan produk legislasi yang berkualitas, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat (hms/pik).
www.koranpelita.net Lugas dan Faktual