Banjarmasin – koranpelita.net
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus menunjukkan komitmen nyata dalam membela kepentingan masyarakat, khususnya para pelaku usaha transportasi air.
Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, pada senin (16/11/2026), pihak legislatif secara resmi merespons dan menindaklanjuti berbagai keluhan yang disampaikan oleh Ikatan Kapal Sungai dan Danau (IKASUDA) Kalsel-Teng.
Sejumlah keluhan yang di alami oleh pelaku usaha transportasi air ini berupa persyaratan ketat dalam Instruksi Menteri Perhubungan (IMPHUB) RI Nomor 3 Tahun 2025.
Aturan tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran pada Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP) yang ditetapkan pada 28 April 2025 lalu, itu dinilai sulit dipenuhi oleh operasional kapal-kapal kecil di daerah.
Persoalan ini sebelumnya telah memicu aksi damai yang digelar oleh massa IKASUDA pada 26 Januari 2026 lalu.
Dalam aksi tersebut, mereka menuntut penolakan terhadap pemberlakuan IMPHUB Nomor 3 Tahun 2025, namun hingga saat ini tuntutan yang disuarakan para pemilik dan awak kapal sungai tersebut belum kunjung terealisasi.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, apt. Mustaqimah, menyampaikan, ada beberapa poin yang sangat berdampak, salah satunya persyaratan teknis seperti aturan dock kapal hingga perizinan sekolah atau berlayar yang memang tidak bisa dipenuhi oleh pemilik kapal kecil karena keterbatasan karakteristik angkutan sungai.
“Permasalahan ini tidak bisa kita selesaikan hanya di sini saja, Kasihan mereka jika sampai tidak bisa bergerak mencari nafkah selama berbulan-bulan akibat izin yang mati dan tidak bisa diperpanjang,” ujarnya.
Kondisi di lapangan saat ini menunjukkan banyak kapal sungai yang terpaksa berhenti beroperasi selama beberapa bulan terakhir.
Selain terbentur masalah perizinan yang mandek, aktivitas pelayaran juga turut dipengaruhi oleh faktor cuaca kemarau dan fenomena El Nino yang menyebabkan debit air sungai menyusut, sehingga potensi gejolak di kalangan awak kapal masih tertahan.
Meski demikian, Mustaqimah menegaskan bahwa persoalan regulasi ini menyangkut hajat hidup dan kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir sungai yang harus segera dicarikan jalan keluar sebelum memasuki musim penghujan.
“Untuk sementara memang ada beberapa kapal yang tidak beroperasi karena faktor air surut di musim kemarau sehingga teriakan mereka belum terlalu menonjol, namun ini tetap masalah perut yang harus kita pikirkan bersama. Harapan kami, setelah nanti kita bawa ke kementerian, semoga segera ada titik terang agar mereka bisa kembali bekerja dengan tenang,” pungkasnya.(hms/pik)
www.koranpelita.net Lugas dan Faktual