Wakil Ķetua Komisi I, Habib Hamid Bahasyim (foto : hms)

Bahas Kinerja dan Anggaran 2027 Dinas PMD, Komisi I Minta Buat Skala Prioritas Termasuk Fasilitasi Penyelesaian Batas Desa

Banjarmasin – koranpelita.net

Guna memastikan penyusunan program dan kegiatan yang disusun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun Anggaran 2027 mendatang benar-benar menyentuh kepentingan pengembangan desa dan masyarakatnya, Komisi I DPRD Kalsel menggelar Rapat kerja (Raker ) dengan Dinas PMD Provinsi Kalsel, di Banjarmasin, Rabu (14/10/2026)

Wakil Ketua Komisi I Habib Hamid Bahasyim usai RDP mengatakan, dari paparan Kepala Dinas PMD Kalsel diketahui di tahun 2027 ada penurunan anggaran PMD sebesar 61,81 persen dari tahun sebelumnya.

Namun diharapkan tidak mengurangi semangat kerja dalam upaya mendorong pengembangan desa dan masyarakatnya.

“Kita tentu pengen sebenarnya maksimal daripada PMD ini mengembangkan desa itu sebaik mungkin dan juga masyarakat desanya itu bisa berkontribusi secara optimal sehingga apa yang menjadi tupoksi PMD itu benar-benar terlihat kayak gitu kan dari program kerja yang tadi sudah disampaikan”, terang Habib Hamid.

Wakil Ķetua Komisi bidang hukum dan pemerintahan ini mengharapkan, agar PMD lebih rinci dalam mengidentifikasi permasalahan yang belum terselesaikan di tahun 2026 dan membuat skala prioritas program kerja ke depan dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia.

“Dan kita tentu tadi mengusulkan agar ada matrik permasalahan, kemudian apa yang mau dikerjakan, prioritas apa yang mau dikerjakan dari anggaran yang ada sekitar Rp 84,8 miliar, dan jika memang kurang kita  minta tambahkan,” ucapnya.

Selain itu, Habib Hamid, juga menyoroti permasalahan batas desa yang belum terselesaikan di beberapa wilayah di Kalsel.

Karena itu Ia minta Dinas PMD tetap memberikan prioritas untuk memfasilitasi penyelesaiannya termasuk dengan mengusulkan anggarannya.

“Dan tadi juga disampaikan ada beberapa desa di kabupaten Tanah Laut. Kebetulan ini dapil saya kan, yang belum sepakat mengenai batas desa. Nah ini memang harus difasilitasi kan, apabila tidak ada dananya maka susah nanti memfasilitasi. Intinya kita mendukung PMD supaya fungsi dari PMD ini betul-betul bisa optimal dari anggaran yang sudah ada itu”, pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas PMD Iwan Ristianto, menyampaikan paparan rencana kerja dinas PMD tahun 2027.

Menurutnya ada 3 prioritas utama, yakni meningkatnya perekonomian desa dan tata kelola, meningkatnya layanan dasar, aksesibilitas dan lingkungan desa, serta meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah, dengan pagu anggaran sekitar 84,8 milyar.(pik)

About Kontributor

Check Also

Optimalkan Penanganan Kebencanaan, Komisi I DPRD Kalsel Dukung Tambahan Dana BPBD, Ronny : Hanya Dapat Alokasi Rp 10 M, 9 Miliar Untuk Gajih Pegawai

Banjarmasin-koranpelita.net Wakil rakyat di DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mendorong peran lebih maju kinerja jajaran …