www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarmasin, koranpelita.net
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) nampak cukup terkesima mendengar gambaran alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan (APBD-P) 2026, berpotensi tak dapat membiayai berbagai program kegiatan yang tersisa hingga akhir tahun.
Salah satu penyebab, dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 senilai Rp 2,971 triliun lebih, terkalkulasi “minus” alias “tekor” tak mampu membiayai sejumlah program kegiatan pembangunan hingga akhir tahun 2026.
Hal itu diungkap anggota TAPD Provinsi Kalsel, Fatkhan, dalam rapat yang sebenarnya secara khusus membedah dan membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, di Banjarmasin, Rabu (24/6/2026) petang.
Untuk materi Pertanggungjawaban APBD 2025 sendiri tak terlalu banyak dapat dibahas. Sebab dari puluhan pertanyaan yang disampaikan anggota banggar meminta data rinci kegiatan. Diantaranya soal pemanfaatan aset daerah; jumlah dana dan rincian bunga deposito 2025; Kemudian minimnya kontribusi BUMD; ketidaksesuaian nilai dana hibah pusat untuk Kebun Raya Banua; rincian aset yang diserahkan kepada masyarakat senilai Rp 193 miliar; rincian komponen sumbangan pihak ketiga; belanja pegawai; aset tak berwujud; pendapatan transfer dan lainya serta serapan belanja yang dinilai rendah, hingga rincian penggunaan dana silpa tahun 2025 untuk APBD perubahan 2026 dan persiapan APBD murni 2027 berapa nilainya atau sudah terpakai semua.
Puluhan pertanyaan tersebut dilontarkan anggota banggar, Husnul Fatahillah, yang meminta jika tak bisa memberikan semua jawaban hari ini juga, maka ia minta di jawab dua item pertanyaan lebih dahulu yaitu terkait nilai dan bunga deposito yang pernah di simpan tahun lalu, serta berapa besaran jumlah silpa tahun lalu yang digunakan.
Soal dana silpa ini tampak menjadi atensi serius dalam rapat siang itu karena awal paparan Ķetua TAPD menyebut sebesar Rp 2.971.55O sekian. Namun setelah disandingkan terkoreksi dan disepakati senilai 2.971.434 sekian alias ada selisih.
“Kami ingin kejelasan dari dua pertanyaan saja yaitu nilai dan bunga deposito dan Silpa karena ini sangat penting untuk pembahasan anggaran perubahan 2026 dan APBD murni 2027 yang disiapkan nanti,” ujar Husnul.
Banyaknya poin pertanyaan Anggota TAPD yang juga Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Fatkhan, mengatakan akan memberikan jawaban tertulis bay data pada rapat berikutnya.
Adapun untuk dana yang didepositokan tahun lalu secara komulatif berjumlah Rp 4.2 triliun dengan bunga deposito per Desember 2025 senilai Rp 135 miliar 664 juta lebih.
Mendengar nilai deposito Rp 4.2 triliun yang disebutkan Fatkhan, kontan disanggah Husnul. Karena menurut dia, sebelumnya saat rapat-rapat akhir penyusunan anggaran tahun 2026, nilai tersebutkan sebesar Rp 5.2 triliun dan ini perlu kejelasan karena merupakan isu sensitif bagi masyarakat.
“Iya yang saya sampaikan ini murni yang milik provinsi Kalsel. Tapi kalo yang 5,2 itu memang ada penempatan-penempatan dari kabupaten/kota. Kayanya, Banjarbaru dan Banjarmasin itu ikut tertarik atau seperti apalah, nah mungkin Bank Kalsel lah yang bisa memberikan informasinya.” jawab Fatkhan.
Berkait jumlah Silpa per Desember 2025 lanjut Fatkhan, sebesar Rp 2,971.434.210.776,56. Kemudian yang dikonsolidasikan dalam APBD 2026 (Murni) Rp.2.685.446.634.232. Dan yang sudah ada peruntukannya sebesar Rp 999.382.357.620,20.
“Ini terkait untuk bagi hasil, utang tahun 2025, tunjangan profesi khusus dan pengajar/guru dan kas di sekolah. Sehingga Silpa yang belum dianggarkan pada APBD 2026 sebesar Rp 285.987.576,545,56. Dan ini item-item wajib yang disediakan dalam APBD perubahan 2026,” terangnya.
Rincian dana diatas yaitu, tunjangan profesi Rp 93 juta; utang/sisa pembayaran pekerjaan tahun 2025, Rp 105 miliar 538 juta lebih; Sisa BLUD Rp 65 miliar 510 juta lebih; Bagi hasil kabupaten/kota untuk TW I,II,II, Rp 1 triliun 745 miliar lebih.
“Sehingga sisa Silpa tahun 2025 itu minus pa.kalo kita ingin memenuhi semua kewajiban-kewajiban kita pada Perubahan APBD 2026 itu, terutama untuk bagi hasil yang minus Rp. 1 triliun 631.148.929.379,99. Jadi pada intinya sisa silpa yang tidak kita alokasikan di perubahan 2026 itu minus, karena sudah ada peruntukannya,” terang Fatkhan.
Kendati demikian, Fatkhan mengatakan, saat ini Bappeda masih proses tahap penyusunan perubahan APBD 2026 yang mana KUA dan KUPA akan disampaikan pada 27 Juli.
“Nanti kita akan melihat apakah ada sisa-sisa pekerjaan yang tertunda karena tak bisa dilaksanakan dan sebagainya, dan bisa dikontribusikan ke Perubahan APBD 2026 yang bisa dialokasikan ke SKPD-SKPD,” terang Fatkhan.
Memperoleh jawaban tersebut, Anggota Banggar dari Fraksi Gerindra ini, menyebutnya sebagai fenomena menarik yang terjadi sepanjang sejarah yang diketahuinya baru kali ini mendengar Perubahan APBD dengan minus anggaran.
Artinya jika memang nanti ini jadi kenyataan, maka banyak SKPD maupun sekretariat dan lainya tidak dapat alokasi dana tambahan, dan tentunya ia menyakini visi-misi gubernur dan wakil gubernur jalannya berpotensi terkendala.
Husnul juga mengaku bingung atas pola kerja penghitungan TAPD yang menurutnya masih terdapat selisih kalkulasi atau penghitungan. Sehingga pada rapat pembahasan selanjutnya ia meminta untuk dilakukan bedah program kegiatan per item per SKPD.
Selain itu ia juga meminta rincian pendapatan dana transfer pusat, DBH, DAK, DAU, serta dana pihak ketiga dan lainya.
Sesuai paparan Ketua TAPD HM Syariffudin sebelumya, kondisi neraca ekonomi Kalsel tahun 2025 sangat sehat dengan aset/kekayaan bersih mencapai 27 triliun 44 miliar 222 juta 651.575 rupiah.
Juga diketahui, kondisi prekonomian Kalsel hingga quartal I tumbuh sebesar 5,67 diatas nasional dengan nilai ekspor meningkat serta investasi masuk mencapai Rp 32 triliun lebih.
Dikonfirmasi berkait gambaran bertolak belakang antara fundamen fiskal yang kuat serta tumbuhnya ekonomi di Kalsel dengan cara atau pola kalkulasi tim anggaran yang terkesan pesimis, Ķetua TAPD, HM Syariffudin pun mengakui jika ekonomi Kalsel pada quartal I secara anomali memang tumbuh diatas nasional. Ia pun mengaku bersyukur kendati tahun lalu dana transfer pusat berkurang Rp 2 triliun, tapi saat ini kondisi ekonomi kita cukup membaik dengan dengan didukung peningkatan sektor UMKM, dn juga harga batubara yang naik.
“Alhamdulilah mudah-mudah kondisi pertumbuhan ini tetap bisa kita pertahankan, sebab masih ada gejolak harga BBM yang disebakan faktor geopolitik sehingga jadi beban negara dan bisa berdampak ke daerah. Tapi kita optimis ekonomi kita kuat,” tegasnya.(pik)
