www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Bandung, koranpelita.net
Bagi warga Kalimantan Selatan (Kalsel), mutu layanan rumah sakit daerah masih menjadi pertanyaan besar dan jadi problema sehari-hari, yaitu mulai dari antrean panjang hingga keterbatasan layanan.
Berlandaskan hal itu, Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (10/2/2026) guna mempelajari penerapan status Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai upaya mencari model pengelolaan yang lebih efektif dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Rombongan Komisi IV dipimpin Nor Fajri, diterima, Staf Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Supriono di Ruang Komisi V DPRD setempat.
Pertemuan tersebut membahas pengalaman Jawa Barat dalam mengawal penerapan UOBK, sebuah skema yang memberi ruang fleksibilitas pengelolaan rumah sakit, namun sekaligus menuntut pengawasan yang lebih ketat dari lembaga legislatif.
Supriono menjelaskan bahwa DPRD Jawa Barat memandang UOBK bukan sekadar perubahan status kelembagaan, melainkan instrumen untuk mendorong profesionalisme pengelolaan rumah sakit daerah.
Namun, fleksibilitas tersebut, kata dia, hanya akan berdampak positif jika didukung kesiapan sumber daya manusia, kepastian anggaran, serta mekanisme pengawasan yang jelas agar kepentingan publik tetap menjadi prioritas.
DPRD Jawa Barat lanjut Supriono,
secara konsisten menempatkan fungsi pengawasan sebagai kunci dalam penerapan UOBK.
“Tanpa pengawasan yang kuat, skema ini berisiko menjauh dari tujuan awalnya dan berpotensi menurunkan kualitas layanan kesehatan yang seharusnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Supriono.
Pimpinan rombongan Komisi IV DPRD Kalsel, Nor Fajri menilai masukan dari DPRD Jawa Barat memberikan gambaran nyata mengenai peluang sekaligus risiko penerapan UOBK di sektor kesehatan.
Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi cermin penting bagi Kalimantan Selatan dalam menimbang kebijakan serupa agar tidak berhenti pada aspek administratif semata.
Fajri menegaskan, hasil studi komparasi ini akan dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan rekomendasi kebijakan Komisi IV DPRD Kalsel.
“Masukan dari Jawa Barat akan kami kaji secara mendalam untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak pada peningkatan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Selatan,”terannya.(hms/pik)
