www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarmasin, koranpelita.net
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2026 menurun jauh.
Pada Pos Pendapatan diproyeksi hanya 7 triliun 241.508.398.464 miliar rupiah, dan turun jauh dibanding tahun 2025 yang diatas 10 triliun rupiah lebih.
Hal itu disampaikan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifudin, pada rapat pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Kamis (25/9/2025) malam.
Dihadiri anggota TPAD dan sejumlah anggota Banggar dari 7 Faksi DPRD, rapat pembahasan dipimpin Wakil Ketua Banggar DPRD Kalsel, H Kartoyo.
Dalam paparannya Ketua TAPD Muhammad Syarifuddin menyampaikan. Semula pada kesepakatan bersama pada bulan Juli 2025 lalu, RAPBD 2026 diplot senilai 9 triliun 421.144.138.464 miliar rupiah.
Tetapi menyusul keluarnya Surat Menteri Keuangan No: S-62/PK/2025. Pos pendapatan transfer pusat yang semula 4 triliun 789.808.853.000 miliar rupiah, berkurang menjadi hanya 2 triliun 610.173.113.000 miliar rupiah, atau minus 40,47 persen.
“Kesepakatan bulan Juli kita memang 9 triliun lebih tapi ada surat menteri keuangan menurunkan pendapatan transper hampir separo, jadi turun jadi 7 triliun sekian,” sebut Muhammad Syarifudin
Atas angka yang disampaikan, kontan mendapat respon dari beberapa anggota banggar, salah satunya dari Fraksi Gerindra yaitu, Husnul, menginginkan agar pada rapat lanjutan, item rancangan belanja pembangunan dibahas secara detail agar benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat banyak.
Anggota Banggar dari Fraksi Golkar, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, juga mempertanyakan beberapa item pemasukan, salah satunya potensi pendapatan daerah pada BUMD, dan lainya.
dikonfirmasi menurunnya pendapatan di RAPBD murni 2026 ini dimungkinkan bakal banyak proyek-proyek yang tak bisa dibiayai? Ketua TPAD, Muhammad Syarifudin menyatakan akan melihat prioritas dan sebagainya. ” Yang jelas kita belanja pegawai kita aman,” katanya
Saat ditanya kembali, jika belanja pegawai aman. Artinya proyek-proyek belum tentu aman? Syarifuddin menepis dan menyatakan semua aman.
“Semua aman, sama-sama lah kita, dan Insya Allah mampu aja Karena ini masih ada peluang berubah karena pendapatan daerah kita itu mampu,” terang Sekdaprov Kalsel itu.
Menyikapi proyeksi keuangan tersebut, Wakil Ketua Banggar DPRD Kalsel, H Kartoyo, mengaskan akan menyisir kembali, mana saja proyek-proyek yang prioritas dan tidak prioritas.
“Kita semuanya prioritas ya, tapi yang kurang prioritas akan dievaluasi,” ujar Kartoyo.
Disinggung pasti bakal ada program proyek yang dikurangi? Kartoyo menyatakan pasti ada. Namun RAPBD sifatnya tahun berjalan dan dimungkinkan pemerintah akan melakukan loby-loby ke pusat. ” jadi ini masih ada peluang” pungkas H Kartoyo.
Berdasarkan data yang disampaikan, Pos Belanja RAPBD Kalsel 2026 diproyeksi senilai 10 triliun 481.917.378.464 miliar rupiah.
Sebagian perbandingan : Pos Pendapatan pada APBD Kalsel tahun 2025 (murni) sebesar 10 triliun 031.897.562.453 miliar rupiah, dengan perubahan/septemer 2025, sebesar 10 triliun 521.052.402.604 miliar rupiah.
Pos Belanja (murni) 2025 sebesar, 11.728.295.956.102 miliar rupiah, dengan Perubahan/September 2025, sebesar 13 triliun 405.838.896.178 miliar rupiah (pik)
