www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Jakarta, koranpelita.net
DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat Banua (sebutan daerah Kalsel) yang diungkap pada forum pembahasan.
Pembahasan itu digelar dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, di Badan Penghubung Provinsi Kalsel di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Di forum itu, DPRD memastikan setiap alokasi anggaran disusun secara transparan, tepat sasaran, dan mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan layanan publik bagi warga Kalsel.
Pada forum itu pula, DPRD Kalsel membahas sejumlah isu penting, antara lain terkait transfer keuangan daerah, perencanaan tahun jamak, mandatory budget, dan program prioritas pembangunan.
Melalui pembahasan ini, DPRD Kalsel ingin memastikan agar APBD 2026 tidak hanya tersusun sesuai regulasi, tetapi juga mengakomodir kebutuhan nyata masyarakat Kalimantan Selatan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Alpiya Rakhman, yang hadir dalam forum ini menyampaikan bahwa masukan dari Kemendagri menjadi pegangan penting DPRD dalam menata APBD.
“Kalau melihat dari transfer keuangan daerah, mudah-mudahan di 2026 ruang fiskal kita di Kalimantan Selatan tidak sempit, sehingga bisa diakomodir semuanya. Akan tetapi ketika ada transfer keuangan daerah yang ditunda lagi dari pemerintah pusat, itu kami akan memilih dulu mana yang harus diprioritaskan,”sebutnya.
Dia menambahkan, saran dan masukan dari Kemendagri akan menjadi bahan pertimbangan DPRD Kalsel dalam pembahasan APBD 2026. Dengan begitu, arah pembangunan bisa lebih terukur dan berpihak pada kepentingan masyarakat Banua.
Banggar DPRD Kalsel kembali menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen belanja, melainkan instrumen pembangunan yang harus menghadirkan kesejahteraan dan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan.(hms/pik
