Rombongan Komisi II DPRD Kalsel, saat berdiskusi soal Pokir bersama Bappeda Provinsi Jawa Timur, Selasa (19/11/2024)

Komisi II DPRD Kalsel Cari Solusi Masalah Pokir ke Jatim, Suripno Sumas :Ternyata Tidak Punya Kamus Khusus Program Usulan Pokir

Surabaya, koranpelita.net.

Untuk mengali informasi dan perbandingan terkait Pokok pikiran (Pokir) Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) betolak ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Surabaya, Selasa (19/11/24).

Rombongan diterima Sekretaris Bappeda Provinsi Jatim, Dr. Andhika Pratama Herlambang.

Andika mengaku tersanjung dan terhormat menjadi tujuan dari kunjungan DPRD Provinsi Kalsel.

“Kami mengakui juga bahwa kami bukanlah yang paling baik. Tentu banyak juga yang dapat kami contoh dari Kalsel. Melalui kegiatan ini tentunya kita berharap bisa mempererat hubungan yang baik antar Kalsel dan Jatim yang terjalin harmonis hingga saat ini,” ujar Andhika.

Wakil Ketua Komisi II DPRDKalsel, H. Suripno Sumas, menerangkan pentingnya permasalahan pokir ini. Sebab, pokir merupakan hasil aspirasi, masukan dan gagasan yang didapatkan dari masing-masing daerah pemilihan (dapil) hasil dari penyerapan aspirasi melalui kegiatan reses.

“Setelah melakukan pertemuan dengan teman-teman Bappeda Jatim ini kami mendapat banyak masukan dan ilmu yang kami terima. Inti yang ternyata krusial adalah tidak punya kamus khusus untuk program usulan pokir ini,” sebut Suripno Sumas.

Karena ketidaklengkapan hal-hal tersebut, lanjut Suripno, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, yang selama ini dikira permasalahannya dari pemerintah provinsi, ternyata memang ada beberapa hal yang belum terpenuhi sehingga terjadilah hal yang demikian.

Atas nama Komisi II, dirinya berharap pokir ini dapat terlaksana dengan lebih baik dan terarah melalui pembenahan sistem yang lebih komprehensif.

Suripno menekankan pentingnya penyelarasan antara aspirasi masyarakat yang tertuang dalam pokir dengan prioritas pembangunan daerah yang dirancang pemerintah provinsi.

“Harapan kami, ke depan pokir ini memiliki sistem yang lebih terstruktur, dengan panduan atau kamus khusus yang menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan usulan program dari masyarakat. Dengan begitu, implementasi pokir dapat lebih efektif dan tepat sasaran,” harapnya.

Dalam pertemuan ini juga dibahas beberapa hal lainnya, salah satunya terkait dengan permasalahan kelangkaan pupuk dan lain sebagainya.

Melalui pertemuan ini, Suripno mengaku sangat banyak informasi dan solusi yang ditawarkan sehingga bisa menjadi referensi untuk di Kalsel.(hms/pk)

About Kontributor

Check Also

Di Halal Bi Halal Warga Banjar Se- Jabodetabek, DPRD Sepakat Alokasikan Dana  4 M Untuk Alkah Warga Banjar

Jakarta, koranpelita.net Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dr. H. Supian HK tekankan pentingnya menjaga silaturahmi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *