www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Jakarta–koranpelta.net
Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan aspirasi masyarakat terkait usulan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Biosolar kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), di Jakarta Selasa (20/10/2026).
Usulan tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi nelayan di Kalimantan Selatan, khususnya bagi Koperasi Mina Membangun Mandiri yang berada di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Apt. Mustaqimah, mengatakan bahwa konsultasi dan koordinasi tersebut merupakan upaya memperjuangkan kebutuhan masyarakat, terutama para nelayan yang memerlukan ketersediaan BBM untuk menunjang aktivitas melaut.
“Kami hari ini datang ke BPH Migas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penambahan kuota Biosolar, khususnya bagi para nelayan di Kabupaten Banjar dan seluruh nelayan di Kalimantan Selatan. Kami berharap aspirasi yang telah kami sampaikan secara langsung ini dapat menjadi perhatian dan memperoleh tindak lanjut dari BPH Migas,” ujar Mustaqimah.
Ia menjelaskan, saat ini kuota BBM Bersubsidi untuk Koperasi Mina Membangun Mandiri berada di angka 80 ribu kiloliter (KL).
Dalam pertemuan tersebut, Pimpinan Koperasi Mina Membangun Mandiri dan dukungan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar mengusulkan agar kuota tersebut dapat ditingkatkan menjadi 170 ribu KL guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dinilai terus meningkat.
Menurut Mustaqimah, kebutuhan BBM Bersubsidi di Kalimantan Selatan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perikanan dan para nelayan, tetapi juga sektor industri yang berkembang di daerah tersebut. Keberadaan berbagai kegiatan industri turut meningkatkan kebutuhan pasokan energi sehingga diperlukan alokasi BBM Bersubsidi yang memadai.
“Kita ketahui bersama, Kalimantan Selatan bukan hanya daerah dengan aktivitas perikanan dan banyak nelayan, tetapi juga merupakan daerah industri dengan berbagai kegiatan usaha. Karena itu, kebutuhan pasokan BBM Bersubsidi juga semakin besar dan perlu mendapat perhatian,” jelasnya.
Mustaqimah berharap, melalui dialog dan penyampaian aspirasi secara langsung kepada BPH Migas, usulan penambahan kuota tersebut dapat memperoleh respons positif. Terlebih, kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah daerah menjadi perhatian bersama agar kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi dapat tetap berjalan dengan baik.
“Mudah-mudahan melalui diskusi dan koordinasi hari ini, kita bisa mendapatkan tambahan kuota dari BPH Migas. Harapan kami, kebutuhan BBM Bersubsidi masyarakat, khususnya para nelayan di Kabupaten Banjar dan wilayah Kalimantan Selatan secara umum, dapat terpenuhi dengan lebih baik,” tegasnya.
Komisi III DPRD Kalsel berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat serta mendorong koordinasi dengan instansi terkait guna mendukung ketersediaan dan distribusi BBM Bersubsidi yang memadai bagi sektor perikanan, industri, dan aktivitas ekonomi masyarakat di Kalimantan Selatan.(hms/pik)
