www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarmasin-koranpelita.net
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2027 mulai berproses, setelah Rabu (16/9/2026), DPRD Kalsel menggelar rapat paripurna.
Rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum tujuh Fraksi dewan sekaligus mendengarkan jawaban gubernur, dipimpin H Supian HK, didampingi Wakil Ketua H Kartoyo, H M Alpiya Rakhman, dan Desy Oktavia Sari, serta dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariyadi Noor.
Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP) melalui jurubicaranya, Yusditira BB, merespon sekaligus memberi catatan terhadap nota RAPBD yang disampaikan eksekutif, yaitu, menetapkan Pendapatan daerah sebesar Rp 8,003 triliun. Belanja daerah sebesar Rp.8,603 triliun dengan defisit Rp 600 miliar.
Defisit direncanakan ditutup dengan Pembiayaan neto sebesar Rp 600 mliar ang berasal dari penerimaan pembiayaan berupa silpa sebesar Rp 700 miliar, setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal saerah sebesar Rp 100 miliar. Dengan postur diatas, silpa tahun anggaran berjalan direncanakan nihil.
“Mencermati bahwa pendapatan daerah didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 5,266 triliun atau sekitar 65,81% dari total pendapatan” sebut Yudistira.
Lanjut, Pendapatan transfer sebesar 2,613 Rp triliun atau sekitar 32,65 %.
Lain-Lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp 123,497 miliar atau sekitar 1,54%.
Pada sisi Belanja, yaitu, Belanja operasi mencapai Rp 5,360 triliun atau 62,31% dari total belanja. Belanja modal sebesar Rp.1,537 triliun atau 17,87 Persen,
Belanja tidak terduga sebesar Rp 100 miliar tau 1,16 Persen, Dan Belanja Transfer sebesar Rp 1,605 triliun atau 18,66 Persen.
“Setelah mencermati dokumen RAPBD dan lampiran, Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan menyampaikan catatan sebagai berikut :
1. Pada matriks sinkronisasi menunjukkan bahwa pagu 196 program dalam RPJMD tahun 2027 mencapai Rp 11,174 triliun, sedangkan alokasi dalam rancangan APBD hanya sebesar Rp 8,603 triliun, terdapat pengurangan sekitar 2,571 triliun atau 23,01%.
Dari 196 program, sebanyak 169 program mengalami penurunan, 24 program meningkat, 3 program tidak memperoleh alokasi, dan 2 program muncul sebagai program baru.
“Untuk Itu, kami meminta pemerintah provinsi menjelaskan dampak perubahan tersebut terhadap target RPJMD,” kata Yudistira.
2. Fraksi DPP memahami bahwa kemampuan fiskal dapat berbeda dari kebutuhan indikatif RPJMD. Namun selisih sebesar 23,01% menuntut penjelasan kebijakan.
Pengurangan anggaran harus didasarkan pada prioritas, kinerja, urgensi, kesiapan, dan dampak, bukan sekadar pemotongan merata.
Pemerintah provinsi perlu menjelaskan bagaimana target RPJMD tetap dapat dicapai ketika sebagian besar program mengalami penurunan.
“Untuk Itu, kami mengharapkan adanya rekonsiliasi antara indikator RPJMD, RKPD KUA-PPAS dan RAPBD sampai pada tingkat program,” tandasnya
Karena, setiap pengurangan material harus menunjukkan indikator yang berubah, keluaran yang dikurangi, lokasi yang ditunda, penerima manfaat yang terdampak, dan strategi pemulihannya pada tahun berikutnya.
“Apabila target RPJMD tetap dipertahankan, Pemerintah provinsi harus membuktikan bahwa efisiensi anggaran tidak menurunkan hasil. Apabila target berubah, perubahan tersebut harus dijelaskan secara terbuka.
3. Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp 5,266 triliun. Besarnya Kontribusi PAD menunjukkan kemampuan fiskal daerah yang relatif kuat. Namun, Sekitar 82,83 Persen PAD masih bersumber dari pajak daerah, Sehingga struktur Pendapatan sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi dan kepatuhan wajib pajak.
Sumber PAD Juga perlu diperluas melalui optimalisasi aset daerah dan peningkatan kinerja BUMD, kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih relatif kecil dibandingkan keseluruhan PAD.
Kondisi tersebut memerlukan evaluasi atas kesehatan usaha, produktivitas modal, kualitas tata kelola, pelayanan publik, dan kontribusi deviden setiap BUMD.
4. Belanja modal direncanakan sebesar Rp 1,537 triliun atau sekitar 17,87% dari total belanja.
Alokasi tersebut harus menghasilkan aset yang dapat digunakan, diselesaikan tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata.
Keberhasilan belanja modal tidak cukup diukur dari jumlah aset yang dibangun atau besarnya penyerapan anggaran, Tetapi dari peningkatan kualitas pelayanan dan aktivitas ekonomi yang dihasilkan.
Prioritas pembangunan gedung juga perlu dipertimbangkan bersama kebutuhan masyarakat terhadap jalan, jembatan, pengendalian banjir, Irigasi, air minum, sanitasi, dan konektivitas menuju sentra produksi.
Infrastruktur publik harus dipilih berdasarkan tingkat urgensi, penerima manfaat, dampak ekonomi dan kemampuannya mengurangi kesenjangan antarwilayah.
5.Ancaman karhutla, kekeringan dan banjir yang berulang perlu ditempatkan sebagai prioritas pembangunan melalui penguatan anggaran pencegahan, bukan hanya mengandalkan belanja tidak terduga setelah bencana terjadi.
Kebijakan perlu diarahkan pada mitigasi kebencanaan, sehingga pelaksanaannya harus didukung koordinasi yang jelas antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, BMKG, BPBD, aparat, dunia usaha dan masyarakat.
Belanja tidak terduga senilai Rp 100 miliar penting sebagai cadangan, Tetapi ketangguhan bencana tidak boleh hanya bergantung pada belanja setelah kejadian.
“Fraksi DPP memandang bahwa RAPBD Tahun Anggaran 2027 dapat dilanjutkan pada tahapan pembahasan berikutnya, dengan tetap memperhatikan seluruh vatatan yang telah kami sampaikan,” tutup Yudistira.
Fraksi Partai Golkar, melalui jurubicaranya, Attailah Hasbi, menilai proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) hingga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Melalui pandangan umum tersebut, DPRD juga memberikan perhatian terhadap optimalisasi belanja daerah agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Selatan,
Asisten Ekobang Setdaprov, Ariadi Noor, mewakili Gubernur Kalsel, dalam jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dewan mengatakan, terima kasih atas pandangan umum fraksi dewan, seperti DPP yang memberikan masukan bahwa selisih antara pagu RPJMD, RKPD dalam alokasi RAPBD 2027 merupakan cerminan keterbatasan kapasitas fiskal, bukan pemotongan merata, dan rekonsiliasi beserta strategi pemulihan tiap program akan kami sampaikan di komisi dan badan anggaran.
“Kami sependapat bahwa diversifikasi pendapatan asli daerah dan evaluasi kinerja badan usaha milik daerah perlu diperkuat, sejalan dengan rencana penyertaan modal tahun 2027,” katanya.
Lanjutnya, porsi terbesar belanja modal telah diarahkan pada jalan, jaringan dan irigasi. Masukan agar pengendalian banjir, air minum, dan sanitasi turut diprioritaskan akan kami pertimbangkan dalam pembahasan lanjutan.
Pemprov Kalsel juga mengapresiasi pandangan komprehensif Fraksi Partai Gerindra yang mencakup aspek
pendapatan, belanja, akuntabilitas, dan pengawasan.
Digitalisasi badan pendapatan daerah dan integrasi data distribusi bahan bakar minyak untuk menekan kebocoran pajak bahan bakar kendaraan bermotor akan terus diperkuat, disertai perluasan sumber pendapatan asli daerah di luar sektor pertambangan.
Kami mengonfirmasi bahwa mandatory spending pendidikan 21,02 persen, infrastruktur pelayanan publik 43,39 persen, dan belanja pegawai 29,11 persen seluruhnya memenuhi ambang yang
ditetapkan peraturan; keberhasilan akan kami ukur dari dampak nyata pada kualitas layanan dan penurunan angka kemiskinan.
Matriks program pengungkit beserta pemetaan sisa lebih perhitungan
anggaran per perangkat daerah akan disiapkan untuk pembahasan di komisi.
Alokasi aparat pengawasan intern pemerintah akan ditelaah bersama inspektorat daerah, dan rencana
penyertaan modal akan disertai target dividen serta jadwal evaluasi sebelum persetujuan final.
Pemprov juga menyambut baik pandangan Graksi Partai Golkar yang menilai proses penyusunan RAPBD 2027, mulai dari kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara hingga penyusunan rancangan peraturan daerah, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian defisit RAPBD 2027 sepenuhnya tertutup melalui pembiayaan neto, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2027 direncanakan nihil.
Data dan penjelasan teknis yang diperlukan akan kami sediakan bagi anggota fraksi pada forum badan anggaran.
Selanjutnya apresiasi dan juga harapan Fraksi Partai Nasdem, yaitu agar RAPBD 2027 menerapkan prinsip anggaran kinerja dan menjawab tantangan pembangunan
Kalsel.
“Kami mengonfirmasi bahwa pendekatan anggaran berbasis kinerja sesuai
peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 telah diterapkan pada setiap program dan kegiatan, sebagaimana tergambar pada matriks sinkronisasi dalam lampiran rancangan peraturan daerah,” sebut Ariadi Noor.
Mandatory spending pendidikan dan infrastruktur pelayanan publik telah memenuhi ambang minimal yang ditetapkan.
Pemerintah provinsi akan terus memastikan setiap program selaras dengan tema besar rapbd 2027, yaitu penguatan sumber daya manusia dan investasi di sektor unggulan dengan dukungan infrastruktur berkualitas.
Atas catatan dan pertanyaan Fraksi PAN? Kenaikan target pendapatan diarahkan melalui perluasan basis pajak dan digitalisasi badan pendapatan daerah, bukan kenaikan tarif yang membebani masyarakat.
Porsi terbesar belanja modal telah diarahkan pada jalan, jaringan,
dan irigasi, disusul gedung dan bangunan yang turut mencakup fasilitas pelayanan publik seperti sekolah dan puskesmas.
Program penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penanganan stunting akan dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran perangkat daerah pada pembahasan komisi, dan evaluasi penyebab sisa lebih perhitungan
anggaran akan kami lakukan untuk memperbaiki penyerapan sejak awal tahun.
Terhadap Fraksi PKB yang menitikberatkan pada kualitas belanja pendidikan dan kesehatan. Mandatori spending pendidikan tahun 2027 telah terpenuhi di atas 21 persen dari total belanja daerah, dengan
komponen gaji dan tunjangan mendominasi alokasi.
Pemprov sependapat bahwa porsi belanja program mutu perlu terus didorong, dan akan menyusun target terukur, yaitu penurunan angka putus sekolah, peningkatan kompetensi guru, dan penyerapan lulusan SMK.
“Rincian anggaran kesehatan per satuan kerja akan dikonfirmasi bersama dinas kesehatan dan disampaikan di komisi, termasuk pemisahan komponen gaji dari belanja,” jelas Ariadi Noor.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK usai sebelum mengetuk palu tanda rapat berakhir, berharap seluruh tahapan pembahasan RAPBD 2027 dapat berjalan lancar melalui sinergi antara DPRD dan pihak eksekutif, sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Banua (sebutan daerah Kalsel) (pik).
