www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarmasin, koranpelita.net
Minim, bahkan ketiadaan sekolah tingkat menengah di daerah pelosok tertentu, di sejumlah kabupaten, dipastikan jadi kendala besar, bagi para pelajar lulusan sekolah menengah pertama untuk melanjutkan sekolah.
Hal itu disorot anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Fazri Nor saat rapat evaluasi program kerja bersama jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel, di Banjarmasin, Rabu (1/4/2026) siang.
“Saya minta Disdik mengkaji hal ini untuk bisa mempertimbangkan untuk membangun sekolah SMA, di wilayah pelosok yang belum ada sekolah SMA-nya,” ujarnya.
Fazri mengatakan, salah satunya di kawasan Martapura Lama dan Sungai Tabuk. Warga masyarakat disini cukup jauh untuk bisa bersekolah SMA.
Dalam rapat dipimpin Ketua Komisi IV, Jihan Hanifa, didampingi Sekretaris Komisi IV Bambang Yanto P, dan dihadiri Kadisdik Provinsi Kalsel, H Rachim, meminta agar Disdik melakukan kajian apakah layak dibangunan SMA baru di kawasan tersebut, mengingat masih banyak lulusan sekolah tingkat pertama di pelosok yang kesulitan bersekolah ke jenjang SMA.
Dalam rapat itu juga Anggota Komisi IV, Gusti Miftahul Chotimah, juga menyampaikan usulan, agar Disdik lebih memperhatikan keseimbangan proses pendidikan, seperti minimnya tenaga pendidik atau guru agama untuk siswa beragama non muslim.
“Saya minta disdik juga menyediakan guru-guru agama untuk siswa yang beragam hindu, kristen, katolik, agar proses belajar dan mengajar tidak terhambat,” katanya.
Selain itu, Ia juga menyarankan disdik untuk menyediakan tenaga terafis bagi anak berkebutuhan khusus yang cukup banyak.
Berkait beberapa poin usulan diatas, Kadisdik Prov Kalsel, H Abdul Rachim, menyatakan pada prinsipnya pihaknya sejalan dengan usulan komisi IV DPRD untuk menambah pembangunan sekolah di daerah yang membutuhkan.
Namun begitu, tepisnya, pembangunan sekolah baru tak bisa dilepaskan dari kesiapan sumber daya manusia atau ketersediaan tenaga pendidik.
“Kami sepakat jika memang ada kebutuhan pembangunan sekolah menengah di suatu wilayah. Tetapi saat ini kami masih melakukan kajian, terutama terkait ketersediaan guru. Jangan sampai sekolah dibangun, tetapi tidak ada tenaga pengajar, sehingga proses belajar terhambat,” katanya, sembari berjalan menuju pintu lif.
Ke depan, pihaknya akan melakukan pemetaan kembali berkait kebutuhan sekolah sekaligus tenaga pendidik secara lebih komprehensif, agar kebijakan pembangunan pendidikan dapat berjalan selaras dan tepat sasaran.(pik)
