www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarmasin, koranpelita.net
Tak ingin musibah banjir berulang setiap tahun, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat gabungan lintas komisi bersama SKPD dan instansi vertikal, di gedung DPRD Kalsel, Kamis (22/1/2026).
Rapat dipimpin Ķetua DPRD Kalsel, H Supian HK, Bersama Wakil Ķetua H Kartoyo, dan Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah, dan dihadiri sejumlah pemangku kebijakan tersebut, membahas sekaligus mencari solusi jangka pendek, menengah dan jangka panjang, sehingga potensi banjir dapat diminimalisir.
Dalam forum, sejumlah sumber menyampaikan, dan nampaknya sepakat, jika penyebab banjir, bukan hanya faktor intensitas hujan, namun kerusakan di sektor hulu serta adanya hambatan berupa bangunan pada kawasan tertentu, pada pinggiran sungai, juga menjadi penyebab, terjadinya pendangkalan kondisi kanal-kanal yang dilalui, termasuk pendangkalan pada bagian hilir yang menghambat arus air ke laut.
Seperti yang disampaikan dinas lingkungan hidup yang kemudian dikutip dan disampaikan salah satu anggota peserta rapat, H Suripno Sumas, mengatakan, sejak dahulu memang sudah ada banjir namun kecil dan tidak seperti yang di alami sekarang.
“Kondisi ini diperparah, karena sebagian lahan diatas pengunungan itu sudah tergerus kelapa sawit dan batubara, maupun lainya,” kata Wakil Ķetua Komisi II DPRD Kalsel ini.
Dengan kondisi tak ada lagi faktor peresap atau penghambat air hujan tersebut, lanjut Suripno, maka air hujan dikawasan pegunungan tersebut langsung turun arah bagian bawah atau rendah yang ujungnya ke wilayah Banjarmasin dan Barito Kuala.
Bicara soal kajian pemetaan banjir. Suripno mengatakan beberapa tahun lalu sudah pernah berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi.
“Bappeda itu sebenarnya sudah punya kajian, jadi untuk solusi banjir jangka panjang, selain segera merealisasikan Riam Kiwa, beberapa kabupaten kota juga harus membangun embung,” tegas Suripno, seraya mencontohkan beberapa embung yang terdahulu yang sudah dibangun di Tabalong, Balangan dan Kabupaten HST, relatif aman dari genang banjir air.
Suripno menyarankan untuk memperlancar turunan air, ada dua sungai yang perlu dipertimbangkan untuk dikeruk, yaitu, Sungai Martapura sebagai hilir dari Kabupaten Banjar dan kabupaten lainya.
Sedang untuk Banjarbaru dan Bati-Bati yaitu pada Sungai Maluka.
Wakil Ķetua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mendesak agar Pemprov Kalsel, memberdayakan Perda No 6 tahun 2017 yang sudah ada sebagai regulasi yang mengatur tentang penanggulangan bencana yang didalamnya juga memuat pelibatan semua lintas sektor dan stake holder.
“Saya minta Pemprov bisa menggunakan perda itu sebagai acuan untuk penanggulangan banjir maupun rencana aksi kedepan, sehingga jangan ada lagi ego sektor yang saling lempar kewenangan,” tandas Ķetua Bapemperda DPRD Kalsel ini.
Senada Sekretaris Komisi I, Ilham Noor, mempertajam. Menurutnya, Perda 6 tahun 2017, juga didalamnya sudah memuat pasal yang perintahnya yaitu pemerintah daerah harus membentuk tim koordinasi antar SKPD maupun pelibatan instansi terkait dalam penanggulangan berbagai bencana.
Tetapi, sampai sekarang perintah perda untuk membuat tim koordinasi tidak dilaksanakan.
“Maka saya sangat sepakat apa yang disampaikan Gusti Iskandar dan minta untuk segera bentuk tim koordinasi. Sehingga ada petunjuk jelas dalam kerja kedepan berkait solusi potensi banjir ini,” tegas Ilham Noor,
Berbeda, Wakil Ķetua DPRD Kalsel, H Kartoyo, mengusulkan agar dibentuk panitia khusus (pansus) untuk penanggulangan bencana.
Sementara Ķetua Tim Ahli Gubernur (TAG) Fajar Desira, menyarankan agar Bappeda membuat grand desain tentang solusi penanggulangan banjir.
Sedangkan Kepala BPBD, Rony Eka Putra, selain penanganan bersifat sporadis yang sudah dilakukan seperti saat ini, juga perlu menggelar musrenbang khusus berkait masalah banjir, yang melibatkan semua kabupaten dan kota se Kalsel.
Adapun Kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Fatkhan, menyatakan dukungan alokasi anggaran jika memang program kerja itu semua sudah menyepakatinya.
Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, menegaskan, hasil rapat sepakat untuk solusi jangka pendek yaitu melalui pengerukan pada sungai yang mendangkal, maupun membersihkan benda atau bangun yang menghambat arus air ke laut.
Sehingga pada 3-4 kedepan sudah ada pergerakan dan perubahan yang tentunya DPRD akan terus memantau dan kembali akan menggelar RDP evaluasi sebagai tindaklanjut.
Kemudian, DPRD juga mendorong alokasi anggaran khususnya pada SKPD pengampu.
“Tadi BPKAD sepakat menambah, karena bikin sport center aja 1 triliun bisa, jadi untuk kepentingan masyarakat banyak, juga harus seimbang-lah,” terang Supian HK, usai rapat.
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS ) Wilayah Kalimantan III, Banjarmasin, Dedy Supriyadi ST MT, mengakui, solusi penanganan banjir memang harus melibatkan berbagai sektor instansi.
BWS juga menyatakan siap melakukan koordinasi atau kerja gabungan bersama semua instansi yang terkait untuk penanganan jalur sungai di Kalsel.
“Kita memang sudah punya site plane atau pemetaan untuk pengawasan sungai-sungai, hanya saja memang ada kendala, diantaranya biaya, tanah, dan juga pemukiman yang ada di kanan kiri sungai, dan sangat perlu dukungan dari daerah,” terang Dedi Supriyadi. (pik)
