www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarmasin, koranpelita.net
Fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti perlunya transparansi dalam penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Habib Yahya Assegaf (HYA) dalam pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2025, Rp12,6 triliun pada Rapat Paripurna, di Banjarmasin, Rabu (9/7/2025)
Fraksi Partai Gerindra juga mendorong penguatan alokasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur agar manfaatnya langsung dapat dirasakan masyarakat.
Pada Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK didampingi Wakil Ketua, Desy Oktavia Sari, dan dihadiri Pj Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifudin pagi itu enam fraksi lainya yang menyampaikan pandangan umumnya yaitu,
Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya, Umar Sadik, menyampaikan apresiasi atas penyusunan Raperda Perubahan APBD yang dinilai telah mengakomodasi prinsip kehati-hatian fiskal.
“Fraksi kami mendorong agar program yang didanai benar-benar mendukung tema pembangunan 2025, yakni “Pemantapan Daya Saing Daerah,” sebutnya.
Senada, Fraksi Partai Golkar melalui Hj Hariyatie menilai bahwa arah kebijakan perubahan APBD sejalan dengan visi pembangunan daerah.
Fraksi ini menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah, perbaikan kualitas pelayanan publik, serta capaian indikator kinerja yang lebih terukur.
Kemudian, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) diwakili Agus Mulia Husin menekankan pentingnya keberpihakan anggaran kepada masyarakat.
“Fraksi PAN berharap alokasi perubahan anggaran diarahkan untuk memperkuat pemulihan ekonomi, menekan angka kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja di Banua,” pintanya.
Lalu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui Firman Yusi, menyampaikan dukungan atas peningkatan belanja modal untuk sektor infrastruktur.
Namun, PKS juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dengan pembangunan sumber daya manusia dan penguatan layanan dasar.
Berikutnya, Fraksi PKB melalui M Yadi Mahendra Muhyin mengingatkan agar penggunaan SiLPA untuk menutup defisit tidak dijadikan kebiasaan fiskal.
“PKB juga meminta penjelasan rinci terkait proyek-proyek strategis yang dianggarkan dalam perubahan APBD ini,” sebutnya.
Terakhir, Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP) lewat Yudistira Bayu Budjang, menyoroti ketidakseimbangan antara turunnya pendapatan dan meningkatnya belanja yang menyebabkan defisit.
Fraksi ini menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang realistis dan tepat sasaran.
Secara umum, seluruh fraksi menyatakan dukungan terhadap kelanjutan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025. Namun, mereka juga menyampaikan sejumlah catatan dan saran sebagai bahan penyempurnaan substansi anggaran.
Gubernur Kalsel, H. Muhidin diwakili Pj Sekda Kalsel, M. Syarifuddin, dalam tanggapan akhir, menyampaikan apresiasi atas masukan dari masing-masing fraksi.
Pemerintah provinsi kata dia, akan menindaklanjuti seluruh catatan tersebut bersama SKPD terkait dalam forum pembahasan teknis lanjutan.
Selain itu, ditegaskan, Pemerintah Provinsi tetap berkomitmen memperkuat sinergi dengan DPRD dalam menjaga efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan.
Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, diakhir rapat menyampaikan, pembahasan akan dilanjutkan ke forum Badan Anggaran DPRD Kalsel, yang akan mengkaji secara lebih rinci bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rapat ini menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan APBD Perubahan 2025 yang diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah dan mendorong Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan.
“Dengan semangat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, DPRD dan Pemprov Kalsel optimistis dapat merumuskan kebijakan anggaran yang lebih adaptif, transparan, dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat Banua,” tandasnya.(hms/pik)
