www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Kapuas, koranpelita.net
Menjelang diberlakukannya opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 66 persen pada 5 Januari 2025 mendatang, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencoba menggali informasi ke provinsi tetangga di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kapuas.
Tujuannya untuk mengetahui bagaimana tanggapan pemerintah daerah setempat dan masyarakat Kapuas terhadap rencana pemerintah pusat tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, yang membidangi Ekonomi dan Keuangan
Muhammad Yani Helmi saat memimpin langsung rombongan mengatakan, kunjungan ini selain untuk menyamakan persepsi dengan provinsi juga sekaligus ingin mengetahui bagaimana tanggapan pemerintah daerah dan masyarakatnya.
“Ternyata disini (Kalteng) belum ada sosialisasi yang merata barangkali. Sementara di Kalsel sendiri ini sudah jadi pemberitaan yang luar biasa,” tutur Muhammad Yani Helmi.
Dia menambahkan, Pemprov Kalsel berencana akan tetap memberlakukan kenaikan opsen pajak 66 persen ini yang dibarengi dengan kebijakan dari Gubernur Kalsel H Muhidin dengan memberikan diskon 50 persen untuk pembayaran PKB kepada masyarakat Kalsel selama 6 bulan ke depan.
Meski demikian, pria akrab disapa Paman Yani menyatakan, setelah 6 bulan ke depan, DPRD Kalsel khususnya Komisi II akan melakukan evaluasi bagaimana pendapatan Pemprop Kalsel dan bagaimana kondisi masyarakat Kalsel apakah terpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraannya.
“DPRD Kalsel pasti akan mengevaluasi apa yang terjadi, perkembangan dari pajak opsen ini,” ujar Paman Yanim
Selanjutnya, ketua Komisi II DPRD Kalsel ini menghimbau kepada masyarakat Kalsel agar tetap tenang dan bersabar menghadapi pemberlakukan pajak opsen 66 persen.
Dia meyakinkan bahwa DPRD Kalsel akan tetap bersama masyarakat Kalsel untuk terus memperjuangkan agar kenaikan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi tidak membebani masyarakat Kalsel yang kondisi perekonomiannya dirasakan masih sulit.
“DPRD Provinsi Kalsel akan bersama dengan masyarakat untuk mengawal pajak 66 persen ini supaya jangan terlalu tinggi”, pungkasnya.(hms/pik)
