www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Palangka Raya, koranpelita.net.
Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin (9/12/2024).
Kunjungan kerja dikemas dalam dialog yang berlangsung di kantor DPRD Kalteng, dengan agenda utama membahas strategi dan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Sejumlah anggota DPRD Kalsel yang hadir yaitu, Muhammad Syaripuddin. Umar Sadik. Agus Mulia Husin. H Suripno Sumas. Bambang Yatno Permono. Harry Khairil Hadi.
Muhammad Syaripuddin, menyatakan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi terkait isu strategis anggaran, termasuk dampak kebijakan pada masyarakat.
Dalam diskusi, salah satu topik yang mendapat perhatian H Suripno Sumas, adalah kenaikan biaya kendaraan dinas sebesar 66 persen. H.
Suripno Sumas menilai kenaikan ini menimbulkan keprihatinan karena berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya bagi kalangan buruh.
Selain itu, pertemuan ini juga membahas mekanisme pelaksanaan reses anggota dewan, yang bervariasi di setiap daerah bergantung pada kebijakan kepala daerah setempat.
Isu lain yang turut dibahas adalah optimalisasi peran tenaga ahli dan staf pendukung dalam mendukung tugas dewan, termasuk proporsi tenaga ahli yang dapat direkrut dan mekanisme pengangkatan mereka.
Usai pertemuan, Muhammad Syaripuddin mengapresiasi diskusi yang berlangsung dengan semangat kolaborasi.
“Kami berharap hasil pertemuan ini dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, terutama dalam hal transparansi dan efisiensi anggaran, demi meningkatkan pelayanan publik di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Kegiatan ini diakhiri dengan sejumlah rekomendasi, seperti pentingnya komunikasi intensif antara dewan dan kepala daerah, serta perlunya mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.(hms/pk)
