www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarmasin-koranpelita.net
Wakil rakyat di DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mendorong peran lebih maju kinerja jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel, guna lebih siap baik dalam meantisipasi berbagai potensi maupun menangani bencana, seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, maupun lainya.
Dorongan ivovasi kinerja terus disampaikan oleh Komisi I DPRD Kalsel saat rapat pertemuan bersama jajaran BPBD dalam membahas kinerja 2026 maupun rencana kerja tahun 2027.
Seperti pada rapat pertemuan pada Rabu (7/10/2026) tadi, Anggota Komisi I DPRD Kalsel Hj Dewi Damayanti mendorong agar BPBD lebih intens mensosialisasikan kegiatan khususnya penanganan karhutla kepada masyarakat melalui jejaring sosial media dan lainya.
“Ini untuk menghindari jangan sampai ada kesan BPBD tidak aktif berbuat, khususnya seperti penanganan kabut asap yang disebabkan karhutla,” kata Hj Dewi.
Sementara, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, meminta Kepala BPBD untuk membuat rencana kerja atau planing penanganan kebencanan dan antisipasinya yang lebih komprehensif.
Ilham menyatakan siap memperjuangkan anggaran BPBD yang dinilainya sangat minim, sehingga menyulitkan untuk berbuat optimal dalam mndorong kinerja SKPD yang sesungguhnya vital, tapi seolah dianggap biasa saja.
“Saya minta BPBD dapat membuat planing kerja yang lebih komprehensif, dan kami siap perjuangan alokasi anggarannya,” ujar Ilham Nor yang juga duduk di badan anggaran ini.
Pada rapat pertemuan juga terungkap, pemerintah provinsi melalui TAPD hanya mealokasikan dana BPBD tahun 2026 senilai Rp 10 miliar, yang peruntukannya Rp 9 miliar untuk gajih, sisa Rp 1 miliar untuk kegiatan penanganan bencana.
Minim nya dana pada BPBD ini, tentu sangat menjadi kendala dalam menunjang inovasi kinerja maupun penanggulangan berbagai bencana yang kerap muncul terduga atau di luar prediksi.
Sementara Kepala BPBD Provinsi Kalsel, Ronny Eka Saputra kepada wartawan mengakui, minimnya alokasi dana memang jadi kendala. Kendati begitu ia tetap komitmen melaksanakan tugas seoptimal mungkin dengan keterbatasan yang ada.
Sisi lain Ronny berharap, pagu anggaran tahun 2027 pada lembaga nya bisa bertambah, setidaknya dikisaran Rp 35 miliar, guna mampu menunjang berbagai program kerja mereka.
” Ya kalo bisa kita berharap pagu alokasi anggaran kita ditambah, atau seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Ronny.
Berkait dampak Karhutla hingga 7 Oktober 2026, sedikitnya 146 hektare lahan yang terbakar di wilayah Kalsel, berdasarkan patroli udara BPBD Kalsel dengan total wilayah terdampak yang terdata mencapai sekitar 24 ribu hektare.
“Kami berusaha maksimal menggerakkan personel, sumber daya dan peralatan yang ada untuk mengantisipasi terjadinya Karhutla,” terangnya.
Saat ini, selain dukungan anggaran pemerintah, BPBD Kalsel juga menerima bantuan dari berbagai pihak, berupa BBM, peralatan, masker dan perlengkapan lainnya.
Bantuan tersebut kemudian disalurkan kepada BPBD kabupaten/kota serta BPK swasta yang membutuhkan.
“Yang pasti saat ini kami berusaha semaksimal mungkin mendukung kawan-kawan BPBD kabupaten/kota se-Kalsel, termasuk BPK swasta yang membutuhkan alat dan perlengkapan,” jelasnya.
Ronny menambahkan, untuk penanganan Karhutla, BPBD Kalsel membuka peluang memberikan dukungan operasional kepada BPK swasta yang turut membantu penanganan Karhutla.
Dukungan tersebut dapat berupa bahan bakar minyak (BBM) maupun biaya operasional selama BPK swasta terlibat dalam pemadaman di lapangan.
“Alhamdulillah, ini sudah kami bicarakan sejak pagi dengan kawan-kawan di BPBD. Insyaallah, kalau dana kami tersedia, kami akan membantu kawan-kawan BPK swasta yang membantu kami di lapangan,” ujar Ronny.
Menurutnya, selama ini BPBD Kalsel juga telah memberikan dukungan berupa peralatan kepada sebagian BPK swasta. Namun, dukungan tersebut masih terbatas karena kondisi anggaran.
Keterbatasan anggaran BPBD Kalsel saat penanganan karhutla terjadi karena efisiensi anggaran. Namun, pemerintah daerah kemudian mendapatkan tambahan dukungan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) setelah Kalsel menetapkan status siaga darurat.
“Karena kita berstatus siaga darurat, kita mendapatkan tambahan biaya dari dana BTT. Alhamdulillah penanggulangan bisa berjalan dengan baik, ditambah juga bantuan dari Presiden,” jelasnya.
Untuk biaya operasional, hingga kini masih dapat berjalan. Namun, BPK swasta belum seluruhnya mendapatkan dukungan karena BPBD kabupaten/kota juga menghadapi keterbatasan anggaran akibat efisiensi.
Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla di wilayah perbatasan harus dilakukan secara lintas daerah. Salah satunya kebakaran di Handil Bakti, Barito Kuala (Batola), yang penanganannya turut meminta bantuan BPBD Kota Banjarmasin karena jarak BPBD Batola cukup jauh.
Dalam penanganan Karhutla, BPBD Kalsel juga harus memperhitungkan ketersediaan air. Kondisi kemarau panjang membuat muka air turun dan sumber air baku semakin terbatas.
Ia mencontohkan penanganan karhutla di Guntung Damar. Pemadaman secara besar-besaran di kawasan tersebut sempat berpengaruh terhadap penurunan ketersediaan air baku Kota Banjarmasin.
Karena itu, BPBD bersama berbagai pihak terus mencari metode pemadaman yang efektif dengan penggunaan air seminimal mungkin. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai inovasi, termasuk bekerja sama dengan Polda Kalsel.(pik)
