www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarmasin, koranpelita.net
Tujuh fraksi dewan menerima dan menyetujui hasil Pertanggungjawaban Laporan APBD Kalsel 2025, dengan catatan sedikit nya 10 sektor dan bidang yang wajib ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan oleh pemerintah provinsi.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP) DPRD Kalsel, pada Rapat Paripurna Pandangan Akhir raperda terkait, di Banjarmasin, Kamis (9/7/2026).
Sepuluh point catatan kritis yang disampaikan fraksi gabungan ini meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, dan sosial.
“Kami dari fraksi DPP dapat menerima laporan pertanggungjawaban ini, dengan catatan kedepan agar pemerintah provinsi melakuan semua perbaikan yang kami rekomendasikan manfaat APBD lebih dapat dirasakan masyarakat,” tegas juru bicaranya Fraksi DPP, M Syarifuddin.
Anggota komisi IV ini juga mengapresiasi sekaligus mengingatkan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2025.
Namun ingatnya, WTP dinilai bukan sebagai jaminan bahwa seluruh program telah berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Opini WTP patut kita apresiasi, tetapi harus dimaknai sebagai titik awal, bukan tujuan akhir. BPK masih menemukan sekitar sepuluh temuan pada aspek pendapatan, belanja, dan pengelolaan aset.
Semua rekomendasi wajib ditindaklanjuti secara tepat waktu dan tuntas agar tidak berulang,” ujar politis muda yang akrab disapa bang Dhin.
Ia juga menyoroti kualitas belanja dengan pendapatan sekitar Rp11,18 triliun. Namun, realisasi belanja daerah baru sekitar 82,76%, dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar sekitar Rp2,97 triliun.
Kondisi ini dinilai menunjukkan masih adanya ruang perbaikan pada kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.
Adapun catatan kritis lima bidang strategis yaitu : • Pendidikan: percepatan dan perbaikan sarana-prasarana sekolah; penuntasan payung hukum pengelolaan BLUD SMK serta peningkatan mutu dan kesejahteraan guru.
• Kesehatan: perbaikan tata kelola BLUD rumah sakit daerah tanpa menurunkan mutu layanan; pemerataan tenaga medis dan obat; optimalisasi JKN, dan percepatan penurunan stunting.
• Ketenagakerjaan: penurunan pengangguran melalui pelatihan vokasi, revitalisasi balai latihan kerja, dan sertifikasi kompetensi yang selaras kebutuhan industri (link and match).
• Ekonomi: diversifikasi sumber pendapatan, percepatan belanja modal yang berkualitas, penguatan UMKM, dan hilirisasi komoditas unggulan.
• Sosial: penyaluran hibah dan bantuan sosial yang tepat sasaran dan akuntabel, penurunan kemiskinan, serta perbaikan basis data penerima manfaat.
“Kami ingin setiap rupiah APBD benar-benar berdampak: sekolah yang layak, layanan kesehatan yang merata, lapangan kerja yang terbuka, ekonomi rakyat yang tumbuh, dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Aset daerah seperti Lapangan Golf Swargaloka juga harus dikelola profesional agar menambah pendapatan daerah,” tandasnya.
Bang Dhin juga menegaskan, catatan-catatan tersebut disampaikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD dan dimaksudkan sebagai masukan konstruktif, bukan sekadar kritik.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Hj. Syarifah Rugayah, juga menyoroti belum optimalnya realisasi belanja modal, khususnya pada pembangunan jalan dan irigasi.
Fraksi Golkar juga meminta optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, percepatan tindak lanjut temuan BPK, audit kepegawaian untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengendalian SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) agar berada di bawah 10 persen, serta mengurangi ketergantungan terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Rapat Paripurna Raperda PP APBD Kalsel tahun 2025 ini, dibuka oleh Ķetua DPRD Kalsel, H Supian HK, dan dilanjutkan oleh Wakil Ķetua DPRD Kalsel, H Kartoyo, HM Alpiya Rakhman, dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Kalsel, H M Syarifudin. (pik)
