Bahas Dokumen PP APBD 2025, Ķetua TAPD : Aset Daerah Tumbuh Total Rp 28 Triliun, Waket Banggar: Fundamen Ekonomi dan Pendapatan Kalsel Bagus

Related Articles

Serapan Anggaran Dinas Perkim Masih Rendah, Komisi III DPRD Kalsel Dorong Optimalisasi

3 hari ago

Fakta Ekonomi Kalsel Kuat dan Tumbuh, TAPD Malah Pesimis dan Sebut Perubahan APBD Minus, Banggar : Ini Baru Pertama Kali Jika Memang Terjadi

3 hari ago

Hadiri Pengukuhan Kepala Bank Indonesia, Ketua DPRD Kalsel Berharap Ekonomi Banua Terus Meningkat

4 hari ago

Banjarmasin, koranpelita.net

Usai melaksanakan rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (24/6/2026) pagi. Badan anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalsel lanjut menggelar rapat terbuka untuk mulai membedah isi dokumen Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025.

Rapat dipimpin Wakil Ķetua Banggar H Kartoyo didampingi HM Alpiya Rakhman, serta Ketua TAPD, HM Syarifudin.

Usai dibuka oleh pimpinan rapat, H Kartoyo, Ķetua TAPD yang juga Sekdaprov Kalsel HM Syarifudin, menyampaikan paparan berkait rangkuman nota pertanggungjawaban pelaksanaan dan rinciannya.

“Total realisasi pendapatan Rp 11.18 triliun (106.28% dari target). Total belanja dan transaksi Rp 11.09 triliun (82,77% serapan). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(Silpa) Rp 2.971. 570.295.872,3. (terkoreksi saat rapat menjadi Rp 2.971.434.210.776,56).
Kemudian, total aset daerah tumbuh Rp 1.48 triliun dari tahun 2024, dengan total Rp. 27.927.237.832.344,90 dengan utang hanya 3.16 % atau Rp 883.015.180.769,00,” sebut Syarifudin.

Ia juga menyebut, kinerja pendapatan melampaui proyeksi anggaran hingga 106,28%. Yaitu PAD Rp 4.58 triliun (target) realisasi Rp.5.28 triliun. (Pendapatan Transfer Rp 5.76 triliun(target). Realisasi Rp 5.72 triliun. Lain-lain pendapatan yang sah Rp 170,6 miliar (target) realisasi Rp 171,9 miliar.

Yang menarik juga disebutkan, yaitu kemandirian fiskal : capaian pada pendapatan daerah dengan realisasi 115,28 % dengan komponen : Pajak daerah Rp 4.22 triliun (113,83%). Retribusi daerah Rp 735.97 miliar (106,39%). Hasil pengelolaan kekayaan Rp.71,49 miliar(105,68%). Lain-Lain PAD yang sah Rp.265.71 miliar (219,25%).

Lalu, postur serapan belanja:efisien dan terukur dengan total belanja dan transfer 82,77% yang realiasinya Rp.11.09 triliun dari anggaran Rp.13.40 triliun.

Realisasi belanja operasi Rp 5.63 triliun dari anggaran Rp 7.36 triliun (atau 76 %).
Realisasi belanja modal Rp 3.36 triliun dari anggaran Rp 3.60 triliun (atau 90,65%).
Realisasi belanja transfer Rp 2.18 triliun dari anggaran Rp 2.18 triliun (100 %).

Serapan belanja pegawai hanya terealisasi 63,71% yaitu Rp 2.28 triliun dari pagu Rp 3.58 triliun.
Belanja barang dan jasa terserap optimal di 88.50 %.

“Adapun serapan belanja modal menembus serapan total yaitu 90.65 persen yaitu realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Rp2.27 triliun (92.19%) dari anggaran yang ditetapkan dn mencerminkan pelaksanaan infrastruktur daerah sebagai salah satu pendukung aktivitas prekonomian dan pelayanan publik,” kata HM Syariffudin.

Pada belanja transfer dengan 100 % terealisasi menunjukan komitmen pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten dan kota dengan bagi hasil pajak ke kabupaten/kota Rp 2.15 triliun. Serta bantuan keuangan Rp 37.30 miliar.

Adapun mitigasi risiko : belanak tak terduga realisasi 0 persen dari pagu anggaran Rp 250 miliar, mengindikasikan tahun fiskal 2025 bebas dari bemcan sekala besar atau krisis tak terduga yang memerlukan intervensi darurat.

Kemudian penguatan kinerja fiskal dalam pengendalian devisit anggaran : devisit dianggarkan Rp 2 triliun 884.78 miliar. Kelebihan pendapatan Rp. 660,67 miliar. Efisiensi belanja Rp.2 triliun 310,48 miliar. Surflus aktual Rp 86.37 miliar.

“Tata kelola yang disiplin berhasil mengeleminir potensi defisit mencetak surplus rill sebesar Rp 86,37 miliar,” sebut Syariffudin.

Postur pembiayaan dan konsolidasi SILPA akhir tahun yaitu surplus tahun berjalan Rp 86,37 miliar. Penggunaan Silpa tahun sebelumnya Rp 2 triliun 983.18 miliar (termasuk penyertaan modal Rp 98 miliar) Pembiayaan netto Rp 2 triliun 885.19 miliar.
Sehingga total Silpa Rp. 2.971.570.294.872.3.(sepaka terkoreksi saat pembahasan hari itu menjadi Rp.2.971.434.210.776.56).

“Terakhir yaitu, total aset sebesar Rp 27.927.237.883.344,90, yang menunjukan kondisi sangat sehat yang didominasi kekayaan bersih tanpa tekanan utang yang berarti yaitu hanya 31.16 % atau 883.015.180.769, dari total aset,” bebernya.

Menanggapi paparan diatas, sejumlah anggota banggar pun melontarkan pertanyaan, diantaranya, terkait pemanfaatan aset-aset daerah milik pemprov seperti pom bensin dan sekolahan di kawasan Sabilal muhtadin di yang perlu dikelola dengan maksimal untuk daerah.

Selain itu anggota banggar dari fraksi Nasdem, Sarwani mengevaluasi kembali rencana pembangunan pesantren modern, karena sudah cukup banyak dan lebih bagus sekolah yang sudah dan diperkuat dengan cara membatu hal yang dibutuhkan.

Namun sejumlah anggota banggar juga ada yang menginginkan agar pembahasan dilengkapi dengan data rinci per-item per SKPD. dan pembahasan akan dilanjutkan pekan depan.

Wakil Ķetua Banggar DPRD Kalsel, H Alpiya Rakhman usai rapat mengakui banyak anggota banggar yang mempertanyakan soal aset-aset

“Kami memang menyoroti soal aset-aset ini agar bisa lebih produktif,” katanya.

Memang tandas Alpiya, neraca keuangan pemerintah provinsi Kalsel untuk fundamental dan pendapatan cukup bagus, tetapi DPRD terus mendorong agar aset yang belum optimal kembali ditata.(pik)