www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarbaru, koranpelita.net
Arah kebijakan dan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada prinsipnya telah berada pada koridor yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2025–2029.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kalsel, HM Syaripuddin dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) RKPD 2027, yang digelar Bappeda Provinsi Kalsel, di Banjarbaru (10/2/2026).
Forum konsultasi publik ini lanjutnya, merupakan bagian dari proses penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah.
Anggota komisi I membidangi hukum dan pemerintahan ini menilai, keselarasan tersebut masih perlu diperkuat secara lebih substantif, operasional, dan terukur agar RKPD 2027 benar-benar berfungsi sebagai instrumen tahunan yang efektif dalam mencapai target RPJMD.
Salah satu poin utama yang ditekankan adalah penegasan posisi RKPD 2027 dalam tahapan RPJMD.
“RKPD 2027 perlu diposisikan secara eksplisit sebagai tahun akselerasi penguatan fondasi transformasi, yang menyiapkan lompatan kinerja pembangunan daerah pada periode 2028–2029,” kata wakil rakyat yang akrab disapa Bang Shin ini.
Menurutnya, RKPD 2027 diharapkan tidak sekadar bersifat rutinitas tahunan, tetapi menjadi bagian integral dari pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah.
Bang Dhin menyoroti perlunya penguatan keselarasan terhadap seluruh misi RPJMD secara lebih berimbang.
Saat ini, fokus RKPD 2027 dinilai telah kuat pada pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, misi ketahanan terhadap perubahan iklim serta peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik perlu diperkuat dan ditegaskan sebagai enabler utama bagi keberlanjutan investasi, perlindungan fiskal daerah, dan peningkatan daya saing Kalimantan Selatan.
Selain itu, Bang Dhin mendorong agar keterkaitan antara indikator makro daerah dengan intervensi program RKPD 2027 diperjelas.
“Penyajian data seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan perlu dilengkapi dengan penjelasan yang lebih operasional mengenai program pengungkit, lokasi prioritas kabupaten/kota, serta kontribusinya terhadap target RPJMD,” katanya.
Dalam konteks politik pembangunan, Bang Dhin menekankan pentingnya integrasi janji politik dan prioritas strategis kepala daerah ke dalam RKPD 2027 secara lebih terstruktur.
Program strategis seperti pembangunan infrastruktur konektivitas utama, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, serta proyek-proyek strategis daerah perlu ditandai sebagai flagship program RPJMD, dengan capaian angka yang jelas pada tahun 2027, termasuk penajaman aspek kewilayahan juga menjadi perhatian.
Bang Dhin menilai RKPD 2027 harus memiliki daya ungkit yang tinggi dengan menetapkan wilayah prioritas berdasarkan tingkat kemiskinan, pengangguran, risiko bencana, dan potensi ekonomi unggulan, sehingga kebijakan dan alokasi anggaran menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kita berharap RKPD 2027 dapat semakin selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029, sekaligus mampu menjawab tantangan aktual pembangunan daerah secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan,” bebernya.
Sementara, kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Prov Kalsel Muhammad Syarifuddin, dan Ķetua DPRD Kalsel H Supian HK beserta seluruh Kepala SKPD dan lainya. (pik)
