www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarmasin, koranpelita.net
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalsel menggelar rapat ke II dalam rangka membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBD Tahun Anggaran 2025, di Banjarmasin, Rabu (1/7/2026) siang.
Diawal, rapat dibuka dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. M. Alpiya Rakhman, dihadiri Ketua TAPD Kalsel, H M Syarifuddin berserta anggota timnya.
Selanjutnya pada sesi ke dua, hadir Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK memimpin jalannya rapat hingga berakhir pada Pukul 17.00 Wita.
Dalam rapat lanjutan tersebut kembali mendalami pembahasan tentang sejumlah aspek penting yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, termasuk optimalisasi pendapatan daerah serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan selama tahun anggaran 2025.
Item tingginya sisa perhitungan anggaran (Silpa) 2025 masih menjadi topik bahasan sengit terutama dana belanja gaji guru yang tak terserap cukup besar, disamping beberapa item lainya yang dinilai masih bermasalah, seperti pemanfaatan aset daerah, penambahan tenaga kerja PJLP yang penempatannya dinilai tak efektif, sebaliknya ada SKPD penting yang butuh tambahan pekerja untuk menjaga kelestarian hutan namun tak dipenuhi seperti pada dinas kehutanan dan lainya.
Wakil Ķetua Banggar DPRD Kalsel Alpiya Rakhman menegaskan bahwa pembahasan dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian adalah optimalisasi penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang selama ini menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kalsel.
Menurutnya, potensi tersebut perlu terus dijaga melalui pengawasan dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan seluruh pihak terkait.
“Kami berharap pengelolaan pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan sehingga mampu mendukung pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Alpiya usai rapat
Sementara itu, Ketua TAPD Kalsel, HM Syarifuddin, menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan perhatian yang diberikan DPRD Kalsel dalam proses pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025.
Menurutnya, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Ia pun berjanji akan terus melakukan diberbagai sisi dan item yang menjadi perhatian badan anggaran untuk dibenahi dan ditingkatkan.
Untuk diketahui, sebelum raperda ini ditetapkan, bangar bersama TAPD kembali akan menggelar rapat pendalaman dan terakhir pada pekan depan. (pik)
