Dari kiri :Wakil Gubernur Hasnuryadi, dan Gubernur Kalsel, H Muhidin, serta pimpinan DPRD Kalsel, H Supian HK. H Kartoyo, dan HM Alpiya Rakhman, usai rapat paripurna, Selasa (25/12/2025) (poto : Sur)

Gubernur Serius Perhatikan Pembinaan Olahraga di Kalsel, Akan Tinjau Lagi Pagu Anggaran 2026 Karena Ada Silpa

Banjarmasin, koranpelita.net

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin, menyatakan tetap memperhatikan bidang keolahragaan, khususnya pembinaan para atlet di masing-masing cabang-cabang olahraga dan sumber daya manusia olah raganya.

Pernyataan itu menjawab wartawan, usai Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RAPBD Kalsel tahun 2026 bersama DPRD di Banjarmasin, Selasa (25/11/2025).

“Jadi masalah olahraga insya Allah kami perhatikan, tapi untuk tahun ini (tahun 2026) seadanya dulu, karena kan tidak ada kegiatan besar seperti pra pon atau lainnya, tapi untuk pembinaan tetap,” tegasnya.

Sehingga, dana yang dikelola olah Dispora nanti tetap fokus melakukan pembinaan dan pengembangan atlit dengan menggunakan tempat-tempat dan sarana yang ada, sebagai target latihan.

“Jadi dengan dana yang ada tidak mengurangi tujuan peningkatkan kualitas atlet dan SDM olahraga kita,” terang H Muhidin.

Ia menambahkan, nanti akan melihat dan tinjau kembali pagu-pagu anggaran SKPD, karena kita defisit anggaran tahun ini. Tapi untung silpa masih tinggi.

“Sebenarnya Silpa tinggi ini tidak untung juga malah tidak baikan. Sebab silpa tinggal artinya bekerja tidak bagus dan tak maksimal, jadi tahun depan tidak boleh ada lagi Silpa seperti itu. kalo masih tinggi berarti kepala dinas tidak bisa melaksanakan pekerjaan,” tegasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data alokasi anggaran tahun 2026 yang dipaparkan saat rapat finalisasi oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD Kalsel, pekan lalu. Terdapat 119 SKPD/Dinas/Badan/Biro/UPTD dilingkup Pemprov Kalsel, dengan besaran alokasi dana masing-masing dengan nilai persentasi pemangkasan bervariasi.

Persentasi pemangkasan tertinggi yaitu : 1. Biro kesra (53.10%) dengan jatah pagu Rp 37.007.512.900. (2). Dinas kepemudaan dan olahraga (46.35%) jatah pagu Rp.71.640.665.776. (3). Dinas Pariwisata(45.84%) jatah pagu Rp.21.190.095.000. (4).Inspektorat daerah(42.34%) jatah pagu Rp 53.345.830.392. (5) Biro perekonomian (39.21%), jatah pagu terkecil hanya Rp.1.143.381.700.

Adapun dinas ber-pagu jumbo dengan persentasi pangkasan yaitu : 1.Dinas PUPR (3.77%) Pagu sebesar Rp 2 triliun lebih. 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (17.86%) pagu Rp 1.9 triliun lebih. 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (14.17%) pagu Rp. 1.679 triliun lebih.
Sedangkan dinas/badan/biro/UPT lainnya dikisaran 20 persen kebawah hingga 2.89 persen.

Wakil Ketua Banggar DPRD Kalsel, HM Alpiya Rakhman, usai rapat paripurna hari itu, membenarkan adanya rasionalisasi bervariasi, sesuai kebutuhan prioritas SKPD masing-masing.

Berkait dispora yang juga merupakan SKPD penunjang sektor kesehatan masyarakat dan wadah peningkatan prestasi atlit, Alpiya memastikan alokasi anggaran cukup.

Karena menurutnya, yang dipangkas hanya dana-dana yang tak bersentuhan langsung dengan kegiatan pembinaan keolahragaan.

“Saya rasa pagu 2026 itu cukup untuk kegiatan pembinaan olahrgaa kita,” pungkasnya. (pik)

About Kontributor

Check Also

Konsultasi Propemperda Tahun 2026 Ke Kemendagri, Khusus Perubahan Perda PDRD Harus Rampung 15 Hari, Jika Lewat Kena Sanksi Pemotongan Dana Transfer

Jakarta, koranpelita.net Menyikapi hasil asistensi dan supervisi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, …