Yogyakarta, koranpelita.net
Untuk meningkatkan kualitas layanan publikasi serta pengelolaan informasi, bidang Protokol dan Kehumasan, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama jajaran Press Room DPRD Kalsel melakukan kaji banding ke Sekretariat DPRD D I Yogyakarta Senin, (17/11/2025).
Rombongan dipimpin Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, disambut Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD D I Yogyakarta, Marlina Handayani, didampingi koordinator press room Santos dan anggota sejumlah anggotanya.
Dalam sambutan awalnya Sekwan DPRD Kalsel Muhammad Jaini menjelaskan, kaji banding bersama para awak media mitra DPRD Kalsel ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas layanan informasi serta menjaga transparansi kinerja legislatif.
Melalui kunjungan ke kota pelajar ini juga berharap ada masukan-masukan yang bisa disandingkan kemudian disesuaikan untuk diterapkan di Kalsel.
“Kaji banding ini menjadi kesempatan bagi kami untuk memperluas wawasan dalam memperkuat tata kelola informasi di DPRD Kalsel. Melalui forum seperti ini, kami dapat mempelajari praktik yang sudah berjalan baik dan menyesuaikannya dengan kebutuhan lembaga,”sebut Jaini.

Didampingi, Kabag Persidangan dan Perundangan, HM Andri Yuzhar serta Kasubag Protokol dan Kehumasan, Addy Prasetya R, Muhammad Jaini menambahkan, sinergi antara humas dan media massa harus terus diperkuat agar informasi mengenai kinerja legislatif dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan berimbang.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD D I Yogyakarta, Marlina Handayani, mengapresiasi positif kunjungan rombongan Kalsel
Ia menjelaskan antara Yogyakarta dan Kalimantan Selatan terdapat beberapa kesamaan seperti jumlah penduduk maupun jumlah anggota DPRD sebanyak 55 orang.
Dalam mendukung publikasi dan informasi, lanjutnya, Sekretariat DPRD Yogyakarta, bermitra dengan 60 media massa cetak, elektronik.
“Untuk jumlah media massa yang ada di kami ada 60, tapi yang anggota tetap press room sekitar 25 media,” kata Marlina.
Begitu juga untuk persyaratan bergabung dan meliput di DPRD Yogyakarta, diantaranya berbadan hukum, surat tugas dan kartu pengenal dari kantor media tersebut.
“Itu antara lain syarat yang harus dimiliki oleh perusahaan media,” terang Marlina.
Adapun program unggulan di kerjasamakan secara aktif dengan media melalui konsep pentahelix, yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media.
Presrom DPRD DIY juga secara rutin menggelar press tour sebanyak dua kali dalam setahun dengan tujuan ke tempat-tempat bersejarah seperi napak tilas presiden Soekarno di Bandung, dan lainnya.
Kegiatan ini dirancang khusus untuk memunculkan nasionalisme dan pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan, khususnya pengamalan pancasila bagi generasi muda yang dinilai kurang, Di mana di DIY ini sudah memiliki dasar Peraturan Daerah (Perda) pendidikan Pancasila.
Selain itu,untuk menjaga fungsi kontrol media, Press Room DPRD DIY juga rutin menggelar forum diskusi wartawan.
Dalam diskusi tersebut, para jurnalis didorong untuk menggali masalah riil seperti isu sampah dan dianjurkan untuk menulis secara profesional, bisa kritis tapi sesuai fakta dan kenyataan yang ada.
“Dalam kegiatan studi tournya Press Room didampingi oleh Komisi A DPRD, yang tentunya menunjukkan komitmen lembaga legislatif DIY dalam mendukung kemitraan dengan pers,” beber Marlina.
Usai kegiatan, Sekwan DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, menegaskan, informasi yang didapat dari kunjungan ke DIY ini akan menjadi masukan berharga.
“Kami menekankan pentingnya komunikasi yang transparan dan akuntabel. Nilai yang kami komunikasikan harus sampai dan dipahami oleh masyarakat luas,”kata Jaini.
“Pengelolaan Press Room di DIY, terutama dalam merangkul media dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, nanti bisa juga diadopsi dan sesuai dengan kondisi daerah kita,” pungkas Muhammad Jaini.
Untuk diketahui, Provinsi DIY memiliki empat kabupaten dan kota, yaitu,
Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
Adapun jumlah penduduk pada awal tahun 2025 diperkirakan mencapai 3.752.145 jiwa yang ditopang APBD dikisaran Rp5,619 triliun.
Prekonomian ditopang sektor pariwisata menjadi penggerak ekonomi utama, pajak daerah, optimalisasi aset daerah, dan pertanian yang menunjukkan pertumbuhan tertinggi di awal tahun 2025 berdasarkan data PDRB triwulan I. (pik)
www.koranpelita.net Lugas dan Faktual