www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarmasin, koranpelita.net
Untuk mendorong inovasi kinerja dan peningkatan pendapatan daerah, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen PT Bangun Banua Kalimantan Selatan, Senin (19/5/2025).
RDP di gedung dewan di Banjarmasin, dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H Suripno Sumas diikuti sejumlah anggota komisi, serta dihadiri Direktur Operasional PT Bangun Banua, Abdul Qodir Jailani dan jajarannya.
“Hari ini kita RDP untuk melihat sejauh mana progres report kinerja PT Bangun Banua tahun 2025 dan gambaran tahun 2026 yang akan dilaksanakan,” ujar H Suripno Sumas, kepada wartawan, usai RDP.
Dari pertemuan tadi, lanjut Suripno, komisi II bisa menerima beberapa program yang saat ini dilaksanakan oleh PT Bangun Banua.
“Meski demikian kami ingin program itu ditingkatkan baik dari segi manajemen maupun dari segi langkah programnya”, sebut Suripno Sumas.
Dia mengingatkan, PT Bangun Banua sebagai perusahaan induk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalsel, tentu diharapkan mampu menyumbangkan lebih banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, PT Bangun Banua di tahun 2026 ini punya program kerja yang kita anggap cukup qualified, diantarnya menjadi agen gas elpiji, dan bukan hanya sekedar usaha penyewaan transportasi pengangkut gas elpiji seperti saat ini yang dilakukan ke delapan kabupaten.
“Kedepan kita dorong Bangun Banua untuk usaha jadi agen gas elpiji, mesti usaha ini keuntungannya tidak terlalu besar, tapi manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” terang Suripno Sumas.
Berkait agen gas elpigi, Direktur Operasional PT Bangun Banua, Abdul Qadir Jailani, menyatakan pihaknya sudah menyampaikan surat ke PT Pertamina, dan tinggal menunggu jawaban dari pertamina,” kata dia.
Dalam RDP itu juga lanjut dia, berbagai saran dan masukan dari komisi II selalu mitra kerjanya, menjadi atensi dan evaluasi untuk dipertimbangkan bagi langkah kedepan, termasuk item penyewaan mobil.
“Untuk penyewaan mobil ini kami sudah bikin kan KBLI-nya. Karena kemungkinan di provinsi nanti untuk kepala dinasnya yang menyewa sifatnya, dan kami yang pengadaan mobilnya,” sebut Abdul Qodir.
Disinggung item rencana usaha penggalian pasir yang juga sempat dibahas pada RDP hari itu, Abdul Qadir Jailani mengatakan, bahwa item ini juga merupakan rencana usaha prioritas karena potensinya sangat besar.
Hanya saja saat ini pihaknya belum mematangkan kalkulasi atau hitung-hitungannya. Semisal, berapa kontribusi Bangun Banua ke daerah, dan pajaknya berapa.
“Untuk penghitungan ini nanti selesai bulan Juni, dan kami akan serahkan ke biro ekonomi dan juga komisi II,” beber Abdul Qodir Jailani. (pk)
