www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarmasin, koranpelita.net
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rais Ruhayat, melaksanakan kegiatan reses masa sidang II tahun 2025 di daerah pemilihan Kalsel I, di Kelurahan Belitung Utara, Kota Banjarmasin, Senin (12/5/25).
Kegiatan reses pada hari kedua ini dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, RT/RW, serta perwakilan warga setempat.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan yang menjadi perhatian mereka, mulai dari kebutuhan akan pos keamanan lingkungan (poskamling) hingga perbaikan fasilitas pendidikan dasar.
Mereka berharap adanya perhatian dari wakil rakyat untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan fasilitas pendidikan yang memadai.
Salah satu aspirasi yang mencuat adalah permintaan renovasi sekolah dasar di wilayah tersebut, terutama pada bagian perpustakaan dan kantor dewan guru yang dinilai sudah tidak layak pakai.
Warga menginginkan suasana belajar yang nyaman dan mendukung kegiatan belajar mengajar secara optimal.
Menanggapi hal tersebut, Rais Ruhayat menyampaikan bahwa dirinya akan menginventarisir seluruh aspirasi dan masukan yang disampaikan warga.
Dia menegaskan pentingnya memilah setiap usulan berdasarkan kewenangan agar penanganannya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
“Jika masuk dalam kewenangan DPRD Provinsi, tentu akan kami masukkan ke dalam pokok-pokok pikiran (pokir) dewan untuk ditindaklanjuti. Namun apabila itu ranahnya pemerintah kota, kami akan segera berkoordinasi agar usulan masyarakat tetap mendapat perhatian,” ujar politisi muda PAN tersebut.
Dia juga menambahkan bahwa reses bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi sarana penting dalam menyerap langsung kondisi riil masyarakat.
Dengan adanya dialog terbuka, diharapkan masyarakat merasa lebih dekat dengan wakilnya di parlemen dan aspirasinya bisa diperjuangkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Kegiatan reses ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Kalsel dalam menjalankan fungsi representasi serta membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.(hms/pk)
