www.koranpelita.net Lugas dan Faktual
Related Articles
Banjarbaru – koranpelita.net
KETUA DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK, menghadiri Kegiatan Pengarahan Kepolisian Daerah Kalsel beserta pihak terkait Terhadap Optimalisasi Peran Lurah dan Kepala Desa dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Auditorium Polda Kalsel, Banjarbaru, Kamis (15/10/2026).
Dalam sambutannya, Supian HK menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Polda Kalsel yang telah menginisiasi kegiatan strategis tersebut.
“Atas nama pimpinan dan seluruh Aanggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kami menyampaikan apresiasi kepada Polda Kalsel. Ini adalah langkah konkret dan sangat penting, karena ujung tombak pencegahan karhutla ada di desa dan kelurahan,”ujar Supian HK.
Supian HK menegaskan bahwa penanggulangan karhutla membutuhkan kerja kolektif dan kesadaran bersama.
Pencegahan karhutla akan lebih efektif apabila tumbuh menjadi kesadaran bersama. Masyarakat perlu didorong untuk tidak melakukan pembakaran lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran, menjaga lingkungan sekitar, serta segera melaporkan apabila menemukan kejadian atau indikasi karhutla,” H Supian HK.
Ia menegaskan komitmen lembaga legislatif DPRD Kalsel, penanggulangan karhutla merupakan bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
DPRD Provinsi Kalsel sesuai dengan fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan senantiasa mendukung kebijakan dan program pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan perlindungan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan,” sebutnya.
Ketua DPRD Kalsel dua periode tersebut juga mengajak seluruh lurah dan kepala desa se-Kalsel untuk menjadikan pencegahan karhutla sebagai prioritas.
“Saya mengajak seluruh lurah dan kepala desa di Kalsel agar menjadikan upaya pencegahan karhutla sebagai salah satu prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah masing-masing. Jangan menunggu sampai api membesar baru kita bergerak. Mari kita bangun kewaspadaan sejak dini, perkuat komunikasi, dan hadir di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi,” pungkas Supian HK.
Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Kalsel, Kapolda Kalsel beserta jajaran Pejabat Utama Polda, para bupati dan wali kota se-Kalsel, para camat, lurah, dan kepala desa.
Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr Risyanto Yudha Hermawan, menyampaikan, penanganan karhutla yang sudah berlangsung selama lebih dua bulan ini membutuhkan kolaborasi dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, dimulai dari tingkat desa.
“Kami ingin mengoptimalkan peran para lurah dan kepala desa untuk mengajak masyarakat bersama-sama melakukan upaya pencegahan, mitigasi, hingga penanganan karhutla,” ujarnya
Dikatakan Kapolda, pihak kepolisian terus memaksimalkan Operasi Aman Nusa yang melibatkan sekitar 800 personel jajaran Polda Kalsel hingga akhir Oktober. Selain upaya pemadaman di lapangan, penegakan hukum tegas juga terus berjalan.
“Hingga saat ini sudah diterbitkan 23 Laporan Polisi (LP) terkait karhutla, yang melibatkan 11 perorangan dan 12 korporasi. Sebagian besar kasus telah naik ke tahap penyidikan, termasuk laporan dari WALHI Kalsel,” tegasnya.
Terkait ketersediaan bahan pemadam, Polda Kalsel dengan dukungan Pemprov Kalsel juga telah menyiapkan peralatan mixer serta bahan baku cairan Surfaktan yang siap didistribusikan ke seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Gubernur Kalsel H Muhidin menyampaikan, rapat koordinasi ini berfokus pada langkah-langkah konkret penanganan lahan gambut. Salah satu topik utama yang dibahas adalah keberadaan lahan-lahan terlantar atau tidak tergarap yang rawan terbakar.
“Sesuai regulasi dan undang-undang, lahan terlantar yang tidak dikerjakan selama lima tahun seharusnya dikuasai atau diambil alih oleh negara. Namun selama ini banyak lahan milik perusahaan atau perseorangan yang dibiarkan terlantar begitu saja. Ketika terjadi kebakaran, pemilik tidak ikut memadamkan dan beban penanganan justru dialihkan kepada Satgas, TNI, Polri, serta relawan,” sebutnya.(hms/pik)
